Semnar tentang “Kinerja Kedaulatan Pangan dan Pemupukan Nasional” yang diselenggarakan oleh Majalah Agrina, di Jakarta (30/8/17).

Indoagribiz.com. Kesanggupan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyalurkan pupuk hingga daerah terpencil didorong oleh obsesi pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan mejadikan Indonesia sebagai dapur pangan dunia pada 2045. Untuk soal ini, Pupuk Indonesia telah menambah gudang penyangga dan menyediakan sarana transportasi untuk ke kios remote serta menginvertarisir kebutuhan pupuk yang akan ditangani di wilayah terpencil.

Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia Koeshartono mengungkapkan, PT. Pupuk Indonesia mendukung program ketahanan pangan melalui jaminan pasokan pupuk siap pakai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, akan menyalurkan pupuk hingga ke seluruh pelosok tanah air serta mengatasi melayani daerah terpencil yang sulit dijangkau.

“Untuk hal ini kami menambah gudang penyangga dan menyediakan sarana transportasi untuk ke kios remote serta menginvertarisir kebutuhan pupuk yang akan ditangani di wilayah terpencil, sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi ini bisa memenuhi kaidah 6 tepat yaitu tepat waktu, jenis, lokasi, jumlah, mutu dan harga,” ujar Koeshartono di sela acara seminar “Kinerja Kedaulatan Pangan dan Pemupukan Nasional” yang diselenggarakan oleh Majalah Agrina, di Jakarta (30/8/17).

Menurut Koeshartono, PT. Pupuk Indonesia (Persero) berupaya mengamankan distribusi pupuk bersubsidi dengan menerapkan sistem distribusi tertutup untuk mencegah penyimpangan pupuk bersubsidi ke sektor lain sekaligus menjamin sampai ke tangan petani. “Sesuai Peraturan Menteri Pertanian, distribusi pupuk bersubsidi itu menggunakan sistem tertutup, dengan pola Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” katanya.

Menurutnya, pola distribusi ini dapat membantu mengurangi penyelewengan, menjamin pupuk diterima hingga ke tangan petani sesuai prinsip 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga.

Para produsen pupuk, yang terdiri atas anak-anak usaha Pupuk Indonesia, katanya, bertanggungjawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ini hingga ke lini empat, atau sampai ke level kios-kios di seluruh Indonesia. ”Kami juga melakukan pengawasan bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk memastikan pupuk ini sampai ke tangan petani,” ujarnya.

Pada pola RDKK, hanya yang terdaftar dan tercatat sebagai petani saja yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, sesuai alokasi yang sudah ditentukan dan diverifikasi Dinas Pertanian setempat. ”Tidak dilepas ke pasar, namun distribusinya betul-betul diawasi dan hanya orang yang sudah tercatat saja yang berhak memperoleh pupuk subsidi,” tambahnya.

Cara pola RDKK ini, petani harus tergabung dalam kelompok tani, kemudian menyusun rencana kebutuhan yang kemudian diajukan kepada dinas setempat. Data kebutuhan inilah yang lalu menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan produsen pupuk. ”Alurnya, dari gudang lini 1 sampai lini 4, kami bertanggungjawab atas penyalurannya. Bahkan masyarakat juga bisa memonitor distribusinya lewat website kami,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa pupuk bersubsidi adalah salah satu upaya Pemerintah membantu meringankan beban biaya produksi petani. Rata-rata harga pupuk bersubsidi bisa separo dari harga pupuk yang sesungguhnya. Harga Eceran Tertinggi (HET) Urea saat ini sebesar Rp1.800 per kilogram, sedangkan bila tidak disubsidi harganya rata-rata mencapai lebih dari Rp3.600. Sementara harga NPK bersubsidi hanya Rp2.300 per kilogram, jauh di bawah harga NPK komersil yang berkisar Rp5.500.

Hingga bulan Juni 2017, penyaluran pupuk urea bersubsidi secara nasional sudah mencapai 1.907.315 ton atau 99 persen dari rencana penyaluran periode Juni 2017. Untuk NPK telah tersalurkan 1.260.888 ton atau 102 persen dari rencana, dan pupuk SP36 mencapai 441.538 ton atau 92 persen dari rencana penyaluran hingga Juni. ”Ke depan Pupuk Indonesia terus memperbaiki sistem distribusinya. Masih banyak kekurangan, tapi kami benahi terus agar petani tidak dirugikan,” jelasnya.

Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Pending Dadih Permana mengatakan, Kementerian Pertanian bertekad meningkatkan efektifitas subsidi pupuk melalui penyempurnaan e-RDKK bersamaan dengan implementasi Kartu Tani dengan bekerjasama erat dengan PEMDA dan perbankan BUMN. Dengan kartu tani diharapkan subsidi pupuk dapat lebih tepat sasaran kepada petani yang berhak. Beberapa PEMDA seperti Jawa Tengah telah mencapai tahapan yang relatif maju dalam penerapan kartu tani.

Ketersediaan dan penggunaan pupuk secara berimbang dengan 6 Tepat yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga, oleh petani, katanya, berhasil mendorong pencapaian produksi dan produktifitas komoditas pangan strategis nasional yang dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan rekor tersendiri.

“Beberapa kasus memang masih dirasakan petani adanya kekurangan dan kesulitan mendapatkan pupuk, namun Pemerintah terus mengakselerasi penyempurnaan efektifitas kebijakan subsidi pupuk melalui penerapan kartu tani dalam penyaluran dan penebusan pupuk subsidi,” kata Pending saat sebagai keynote speech pada acara seminar tersebut.

Menurutnya, pencapaian peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pangan strategis nasional beras dan jagung yang mampu diraih pemerintah saat ini dimungkinkan dengan dukungan ketersediaan dan kebijakan sarana produksi terutama pupuk dan benih unggul serta alat mesin pertanian yang diimplementasikan sampai saat ini. Dalam 2 tahun terakhir, katanya, produksi beras dan jagung berhasil dicapai dengan tingkat pertumbuhan masing-masing diatas 5 % dan 18 %. “Pertumbuhan produksi ini merupakan salah satu kinerja yang perlu terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang,” katanya. [NSS]