INDOAGRIBIZ–Korporasi yang terlalu dominan dibandingkan pemerintah dalam pengelolaan sektor pangan, baik dalam bidang pertanian, perkebunan maupun kehutanan, dinilai berpotensi menurunkan kualitas hidup warga.

“Meskipun regulasinya telah dibuat, kejahatan korporasi semakin menancapkan kuku-kuku dominasinya, pembangkangan dilakukan secara sistematis oleh kuasa korporasi, demokrasi dikooptasi,” kata Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati, dalam rilis, Selasa (23/1).

Berdasarkan kajian Walhi, sepanjang tahun 2017 sedikitnya ada 302 kasus lingkungan hidup yang terjadi di 13 provinsi di Indonesia.

Menurut dia, dari jumlah tersebut ada 163 orang dikriminalisasi dan mengalami tindak kekerasan karena memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan ruang hidupnya.”Dari berbagai persoalan lingkungan hidup yang terjadi sepanjang tahun 2017, WALHI berkesimpulan bahwa perubahan struktur agraria masih jauh dari harapan, ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria masih begitu nyata, pembenahan tata kelola sumber daya alam belum terjadi,” ujar dia.

Ia mengemukakan bahwa hal tersebut bisa membuat bangsa Indonesia menghadapi situasi darurat ekologis dengan rentetan bencana yang menurunkan kualitas hidup manusia.

Untuk itu, Walhi menginginkan pada 2018 ada kekuatan warga negara yang memutus rantai relasi kuasa modal dan politik tersebut, dan menyuarakan agenda lingkungan hidup dan persoalan yang dialami oleh rakyat, sembari mengisi demokrasi prosedural menjadi demokrasi yang lebih substansial. [moh]