Wajib, Kemitraan Industri Kakao dengan Petani

Jakarta  (Indoagribiz)—- Pola kemitraan dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya penyelamatan kakao Indonesia dari kelangkaan. Jalinan kemitraan antara industri maupun perdagangan pengolahan kakao dan coklat dengan petani kakao seharusnya bersifat wajib, bukan lagi sekadar sukarela.

Ketua Masyarakat Kakao Indonesia (MKI), Alosyius Danu menyatakan, pola kemitraan ini merupakan usulan pertama yang dilontarkan MKI karena menilai langkah tersebut diperlukan dalam mengatasi masalah kelangkaan biji kakao di Indonesia yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Alosyius Danu, selaku salah satu nara sumber dalam Talkshow dan Konferensi Pers yang diselenggarakan secara virtual oleh Gamal Institute pada awal Desember 2021 lalu menyebutkan, kelangkaan biji kakao diketahui terjadi lantaran menurunnya produktivitas dan produksi kakao di Indonesia akibat sejumlah faktor. Diantaranya, tidak adanya peremajaan terhadap tanaman ataupun lahan kakao. Di sisi lain, belakangan cukup banyak industri besar pengolah kakao asing yang telah berinvestasi di Indonesia.

Kelangkaan biji kakao tersebut, akhirnya membuat sejumlah industri kekurangan bahan baku. Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan biji kakao, sejumlah industri terpaksa impor bahan baku tersebut.

Menurut Danu, kemitraan industri kakao dengan para petani melalui koperasi sebagai wadah bagi para petani kakao, wajib dilakukan. Pihaknya juga mengusulkan adanya peraturan bersama menteri (PBM), dalam hal ini menteri perdagangan dan perindustrian bersama menteri pertanian. Hal itu khususnya bagi industri pengimpor biji kakao.

“Sebab kalau kemitraan ini tidak diwajibkan, maka pengusaha akan cenderung untuk berpikir efisien dalam mengatasi masalah langkanya bahan baku biji kakao ini, sehingga akhirnya mereka akan lebih memilih impor sebagai solusi paling mudah. Tentunya ini justru akan menyakiti hati banyak petani kakao Indonesia,” kata Danu, di Jakarta, Senin (20/12).

MKI berharap langkah penyelamatan kakao Indonesia ini dapat dilakukan mulai dari hulu hingga hilir secara terpadu dan bukan sporadis atau terpecah-pecah. Usulan MKI lainnya, lanjut Danu, yakni agar pemerintah juga dapat memfokuskan program kementerian terkait kepada pengembangan industri kreatif coklat (artisan), serta mendorong diterapkannya Indonesian Sustainable Cocoa (ISCO) demi keberlanjutan kakao indonesia.

Sementara itu, Gamal Nasir yang juga pemerhati perkebunan menilai, penurunan produktivitas dan produksi biji kakao harus menjadi perhatian serius. Saat ini bahkan impor biji kakao ke Indonesia terbilang tinggi. Padahal menurut catatan, sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi nomor 3 di dunia sebagai penghasil biji kakao tetapi sekarang turun jadi nomor 6.

Gamal juga mengatakan, perlu adanya regulasi yg mewajibkan kemitraan utk perusahaan seperti halnya sawit.

Sementara itu menurut Soetanto, saat ini terdapat dua jenis industri pengolah produk kakao di Indonesia, yaitu perusahaan besar atau reguler dan perusahaan artisan coklat atau artisant chocolate.

“Untuk perusahaan besar atau reguler saat ini jumlahnya baru sedikit. Sedangkan untuk artisant chocolate ada sekitar 30 perusahaan,” ungkap Soetanto.

Soetanto mengatakan, perusahaan besar ini menyerap kakao petani dengan jumlah cukup besar namun hanya dihargai rata-rata Rp 30.000/kg. Berbeda dengan perusahaan coklat artisan yang bisa membeli hasil panen petani Rp 50.000/kg, namun jumlahnya sedikit.

Dikatakan, sekitar 30 perusahaan tersebut bisa menyerap rata-rata 600 ton-1000 ton biji kakao per tahun sedangkan produksi kakao ada sekitar 200.000 ton.

Agar bisa mendapatkan penghasilan lebih, lanjut  Soetanto, para petani perlu meningkatkan produktivitas maupun produksi kakaonya. Sebab dengan meningkatnya produktivitas dan produksi kakao tersebut akan memberi peluang petani mendapatkan hasil penjualan kakao dengan harga lebih dari Rp 30.000/kilogram.

Terkait kemitraan antara industri dengan petani kakao, Soetanto menyebutkan dengan adanya keringan berupa penghapusan bea masuk impor sudah selayaknya perusahaan melakukan kemitraan. (Humas Ditjenbun)

Sumber Foto. Dok: Humas Ditjenbun