Ribuan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indoneaia (ANI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta. Mereka menuntut Presiden Jokowi mengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Koordinator Lapangan Aksi Demonstrasi Rusdianto Samawa mengatakan, aksi demonstrasi ini adalah bentuk keprihatinan  dunia perikanan tangkap yang dilarang alat tangkapnya, pembudidaya ikan kerapu, industri perikanan kolaps dan peredaran kapal asing di laut Indonesia.

“Kami mendukung pemerintahan JOKOWI – JK untuk memperbaiki kondisi perikanan Republik Indonesia. Kami juga sangat positif terhadap langkah Presiden Jokowi yang selama ini sudah berpihak kepada nelayan. Walaupun hanya seorang Susi Pudjiastuti yang taat pada preaidennya sendiri dengan tidak mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan presiden Jokowi.” Kata Rusdianto Samawa.

Menurut Rusdianto, nelayan menjadi korban bengisnya penguasa dari berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu mensejahterakan. Salah satu contoh yang paling parah, yakni nelayan Lobster dan Kerapu di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak atas peraturan menteri No. 56 tahun 2014 dan Peraturan Menteri No. 57 tahun 2014.

Akibat permen ini nelayan harus menanggung resiko besar yang dihadapinya seperti matinya usaha, terjadinya pengangguran dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun karena faktor tidak bisa menjamin regulasi yang baik untuk melindungi nelayan lobster dan kerapu.

Hal yang sama juga terjadi di Tanggerang dan Banten. Menurut Rusdianto, daerah tersebut alami dampak akibat tidak terdistribusinya hasil tangkapan nelayan dan alat tangkapnya dilarang.

“Atas berbagai persoalan di atas, berharap kepada Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Susi.¬† Pemerintahan Jokowi – JK jangan membiarkan Menteri Susi Pudjiastuti terus menindas nelayan dengan berbagai peraturan yang buatnya,” harap Risdianto. (NS)