INDOAGRIBIZ–Isu Resistensi Antimikroba atau biasa disebut Antimicrobial Resistance (AMR), akhir-akhir ini sedang mengemuka dan menjadi perhatian semua pihak baik di lingkup kesehatan manusia, lingkungan, perikanan dan tentunya di sub sektor peternakan dan kesehatan hewan. Untuk merespon ancaman AMR tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam upaya pengendalian AMR.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Syamsul Ma’arif mengatakan, ketujuh langkah tersebut adalah, pertama, dari sisi regulasi, pemerintah melakukan pelarangan penggunaan antibiotik sebagai growth promoter. Kedua, terlibat dan berperan aktif dalam pembuatan dan menyepakati NAP (Nasional Action Plan atau Rencana Aksi Nasional) penanggulangan AMR bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, BPOM dan beberapa Kementerian serta lembaga pemerintah lainnya  dalam kerangka pendekatan “One Health”.

Ketiga, memulai surveilans resistensi antimikroba di wilayah kerja Balai Veteriner Subang (Jawa Barat, Banten dan Jabodetabek). Keempat, melakukan pilot survey penggunaan antimikroba (AMU = Antimicrobial Usage) di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada 360 peternakan ayam pedaging (Broiler). Kelima, melakukan kuliah umum (Studium General) untuk meningkatkan kesadaran penggunaan antibiotik yang bijak dan bertanggung jawab di beberapa fakultas kedokteran hewan (IPB, UNAIR UNHAS, UGM, dan UDAYANA pada tahun ini). Keenam, merancang pembuatan Komite Pengendali Resistensi Antimikroba (KPRA). Dan ketujuh, penyusunan Permentan untuk Pengendalian Resistensi Antimikroba.

“Kita harapkan dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah akan efektif untuk menjawab tantangan ancaman resistensi antibiotic,” ujar Syamsul pada acara Sarasehan dengan Peternak dengan Tema “Penggunaan Antibiotik Yang Bijak Menghasilkan Produk Unggas Yang Sehat” di Solo, pada Sabtu (18/11/17).

Dalam acara Sarasehan yang dihadiri kurang lebih 100 peternak dan pelaku usaha di sub sektor perunggasan tersebut Syamsul Ma’arif menjelaskan, bahaya resistensi antimikroba erat kaitannya dengan perilaku pencegahan dan pengobatan, penerapan biosecurity dan higiene sanitasi, serta sistem keamanan produksi pangan dan lingkungan.

Sementar itu, Ni Made Ria, Kasubdit Pengawasan Obat Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan, meminta agar para pelaku usaha untuk menghentikan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan atau Antibiotic for Growth Promoter (AGP). “Regulasi ini sebagaimana yang diamanatkan Permentan No. 14 tahun 2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan, serta mengacu pada amanat UU No. 41 Tahun 2014 Jo. UU no 18  tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan “antibiotik untuk AGP dilarang untuk diedarkan dan digunakan sampai batas waktu 31 Desember 2017,” ujarnya.

Ditambahkan, pelaku usaha wajib melakukan peresepan oleh dokter hewan dalam penggunaan obat keras untuk pengobatan karena telah menjadi kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan. “Penggunaan antibiotik tanpa resep atau tanpa pengawasan supervisi medis menyebabkan penggunaan antibiotik tidak tepat merupakan salah satu faktor pencetus resistensi antimikroba,” terang Ni Made Ria.

Fakta-fakta di lapangan tentang pola penggunaan antibiotik di peternakan menunjukan ancaman resistensi antimikroba yang kian nyata. Hasil survei responden peternak, pekerja peternakan, dan masyarakat menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan, serta pengendalian praktik penggunaan antibiotik yang tidak bertanggungjawab dan tidak bijak di peternakan maupun di masyarakat.

Pada kesempatan itu, Robby perwakilan dari peternak menyampaikan testimoninya dalam menerapkan Model Biosecurity 3 Zona. Biosekuriti merupakan praktik manajemen dengan mengurangi potensi transmisi perkembangan organisme seperti virus Avian Influenza (AI) dalam menyerang hewan dan manusia. “Penerapan biosecurity 3 zona dan higiene sanitasi, efektif mengurangi penggunaan antibiotik,” jelas Robby.

Drh. M. Azhar Senior Veteriner menyampaikan, saat ini model biosecurity 3 zona telah direplikasikan di 12 Provinsi oleh 153 petugas dinas dari kabupaten/kota yang berkompetensi PVUK (Pelayanan Veteriner Unggas  Komersil), dan 8.530 peternakan unggas komersil. “Kita harapkan model biosecurity 3 zona ini dapat diterapkan juga oleh peternak atau pelaku usaha peternakan lainnya untuk mengurangi resiko penggunaan antibiotik,” kata Drh. Azhar menambahkan. [nss]