Tertinggi Sepanjang Sejarah, PNBP KKP Dekati Rp 1 Triliun

Jakarta (Indoagribiz)—- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencetak rekor nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah. PNBP yang diperoleh KKP  mendekati Rp 1 triliun.

Meningkatnya perolehan PNBP ini seiring perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut. Demikian, dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti  Wahyu Trenggono, saat talkshow Bincang Bahari Edisi special bertajuk “ Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022, di Jakarta, Rabu (22/12).

“Ini adalah satu pencapaian walaupun apa yang kita lakukan di 2021 belum maksimal. Tetapi saya bangga kita telah melakukan banyak hal. Khususnya kita sudah punya langkah-langkah strategis, dan bisa membuktikan tagline KKP Rebound,” ujar Menteri Trenggono.

Data KKP menyebutkan, sampai  dengan 21 Desember 2021, total PNBP yang diterima KKP mencapai Rp 920 miliar. Jumlah tersebut masih akan bertambah,  bahkan diperkirakan melebihi Rp1 triliun. Hal itu dikarenakan, masih ada potensi tagihan di bidang perikanan tangkap, serta tagihan atas pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang jumlahnya masing-masing lebih dari Rp 35 miliar dan Rp 350 miliar.

“Ini akan kita tagih (migas), karena tujuan dari penarikan ini juga salah satunya untuk melakukan mitigasi dari aktivitas eksplorasi yang dilakukan,” kata Menteri Trenggono, dalam keterngan persnya, di Jakarta, Rabu (22/12).

Seperti diketahui, PNBP KKP kurun dua tahun sebelumnya berada di angka Rp 600an miliar dan Rp 500an miliar.  Perolehan PNBP  KKP sebesar Rp 1 triliun  pada 2021 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.

Menteri Trenggono mengatakan, PNBP yang didapat akan digunakan sepenuhnya untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Mulai dari perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan, program bantuan kepada masyarakat, hingga program-program yang tujuannya meningkatkan kualitas dan ekspor produk perikanan Indonesia.

Kendati mencetak rekor, PNBP sektor kelautan dan perikanan  masih bisa ditingkatkan lagi nilainya  pada tahun-tahun mendatang.  Sebab,  tiga program terobosan akan diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun 2022. Mulai dari penerapan kebijakan penangkapan terukur di 11 WPPNRI, pengembangan perikanan budidaya komoditas berorientasi ekspor (udang, kepiting, lobster, dan rumput laut), serta pembangunan kampung-kampung budidaya perikanan berbasis kearifan lokal.

Menurutnya, PNBP yang didapat Rp 1 triliun sementara spending (APBN KKP) Rp 6 triliun tentunya masih minus.  Karena itu, pada  tahun 2022  KKP menargetkan perolehan PNBP bisa meningkat Rp 4 triliun bahkan Rp 6 triliun, sehingga target Rp 12 triliun bisa tercapai.

“ Dengan demikian kita bisa bekerja membangun bangsa ini lebih mudah lagi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Mengenai program terobosan, Menteri Trenggono memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip ekonomi biru di mana menjaga kesehatan ekologi menjadi syarat utama. Menurutnya, ekosistem perikanan yang sehatlah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Salah satu wujud implementasi ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan berdasarkan kuota dan zonasi yang tertuang dalam program terobosan kebijakan penangkapan terukur. Kuota penangkapan dibagi dalam tiga kategori yakni kuota untuk komersial, nonkomersial, dan nelayan lokal.

Dalam menentukan kuota tersebut, KKP menggunakan basis data yang dikeluarkan oleh Komnas Kajiskan yang tujuannya untuk menjaga populasi ikan di tiap zona. Sedangkan cara untuk memastikan ikan yang ditangkap sesuai dengan kuota dan zonasinya, KKP menyiapkan teknologi pengawasan berbasis satelit.

Menteri Trenggono juga mengatakan, akan memberi sanksi tegas kepada penerima kuota yang melanggar aturan main, mulai dari denda hingga pembatasan kuota yang diterima. “Kalau dia melebihi kuota yang ada, itu dia melawan ekologi ya harus ada denda. Entah itu bayar dua kali lipat atau kuotanya dibatasi di tahun depan,” ujarnya.

Penerapan kebijakan penangkapan terukur diakuinya sebagai program terobosan yang akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah pesisir, peningkatan kualitas dan mutu produk perikanan, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, pemberantasan IUU Fishing, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional. (dar)

Sumber Foto. Dok: Biro Humas dan KLN