Sertifikasi ISPO Beri Kejelasan Legalitas Lahan Pekebun

Jakarta (Indoagribiz)— Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai salah satu bukti dari implementasi kebijakan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Jika saat ini ISPO bagi petani (pekebun) sawit hanya bersifat suka rela, maka pada tahun 2025 sertifikasi ISPO bersifat mandatory (wajib). Petani sawit yang telah melakukan sertifikasi ISPO , legalitas lahannya lebih jelas, diperhatikan  mitra dan penjualan TBS-nya lebih diprioritaskan.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), selaku Ketua Sekretariat Tim Pelaksana  Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB),  Dedi Junaedi mengatakan, sertifikasi ISPO baru yang ditetapkan dengan peraturan presiden (Perpres) wajib bagi pelaku usaha dan pekebun sawit pada tahun 2025.

“ Pemerintah akan melakukan percepatan implementasi sertifikasi ISPO. Namun, sampai saat ini sering adanya konflik lahan. Kita sering menerima surat aduan tentang konflik terkait lahan tersebut. Karena itu,  untuk melaksanakan ISPO, kendala tersebut harus dihilangkan dengan memperbaiki kepatuhan dan tata kelola,” kata Dedi, dalam sebuah webinar, di Jakarta, Rabu (17/11).

Menurut Dedi, implementasi ISPO baru sesuai Perpres wajib bagi pelaku usaha dan pekebun pada 2025, perlu partisipasi dari stakeholder. Pastinya, pemerintah dan BPDP KS akan membantu pekebun untuk memudahkan mendapatkan sertifikasi ISPO. Untuk itu, tim dari Ditjen Perkebunan Kementan sudah melakukan verifiaksi di lapangan.

“ Mereka juga bekolaborasi dengan para pihak. Melalui sertifikasi ISPO ini kami harapkan pembangunan kebun sawit akan lebih meningkat dan memberi kesejahteraan bagi pekebun dan pelaku usaha sawit,” katanya.

Sertifikasi ISPO diharapkan mampu mendorong pelaku usaha dan pekebun sawit untuk menjaga lingkungannya. Tata kelola budidaya sawit bisa memberi kontribusi dengan pembangunan yang berkelanjutan. Diharapkan, dengan sertifikasi ISPO akan memberi banyak manfaat ekonomi  bagi pekebun dan pelaku usaha perkebunan.

Koordinator Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjenbun, Ita Munardini mengatakan, regulasi, skema sertifikasi, SDM dan pasar terkait sertifikasi ISPO yang bersifat wajib bagi pekebun tahun 2025 sudah dipersipakan pemerintah.  Bahkan, dari  regulasi sudah terbit Perpres Nomor 44 tahun 2020, Inpres Nomor 6 tahun, Inpres No 6 tahun 2019 dan Permentan Nomor 38 tahun 2020.  “ Skema sertifikasi sudah dilakukan dengan diakreditasinya 15 LSI oleh KAN,” ujarnya.

Menurutnya, terkait SDM ada dua yaitu penilai dan yang dinilai. Karena itu, untuk penilai sudah ada auditor di LSI yang sudah diakreditasi. Kemudian, untuk yang dinilai yaitu pekebun,  pemerintah juga sudah menyiiapkan mekanismenya lewat Kepmentan Nomor 40 tahun 2020, dengan penumbuhan penyuluh swadaya dan swasta di kawasan perkebunan kelapa sawit.

“ Jadi, terkait yang dinilai, sebagai leadernya adalah BPSDMP Kementan yang saat ini sedang proses finalisasi sertifikat kompetensi petugas yang ada di  perkebunan,” ujarnya.

Selanjutnya, adanya auditor internal dalam kelembagaan petani yang menilai sebelum dinilai oleh auditor LSI. Yang tak kalah penting adalah, kemitraan pekebun dengan perusahaan. Mengingat peran pekebun dan mitra  diharapkan mampu meningkatkan tata kelola perkebunan yang baik dan berkelanjutan.

Banyak Manfaat yang Didapat

Sementara itu Ketua Asosiasi Pekebun swadaya Kepala Sawit Pelalawan, Siak, Joko Prasetyo mengatakan, setelah melakukan sertifikasi ISPO, produksi TBS mengalami peningkatan, karena adanya wawasan budidaya sawit berkelanjutan. “ Yang pasti, ada kejelasan status kepemilikan lahan. Kami juga mendapat bantuan dana PSR pada saat replanting melalui Dinas Perkebunan,” kata Joko.

Menurut Joko, setelah mendapatkan sertifikasi ISPO, pekebun sawit dituntut untuk melakukan budidaya sawit berkelanjutan. Pekebun juga mendapat pembinaan dan pendampingan oleh mitra. Kelembagaan pekebun sawit pun menjadi lebih kuat.

Meski sudah banyak pekebun sawit saat ini yang melakukan sertifikasi ISPO, lanjut Joko, ada beberapa tantangan dalam persiapan dan implementasi ISPO. Diantaranya, kurangnya pemahaman pekebun tentang tata cara pemenuhan sertifikasi ISPO.  Kemudian, adanya beberapa prinsip dan kriteria yang sulit  untuk dipenuhi petani swadaya.

“ Sosialisasi ISPO dari pemerintah juga masih kurang. Begitu juga tentang regulasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan juga masih kurang sosialisasi,” katanya.

Sejumlah pekebun yang akan melakukan sertifikasi ISPO, lanjut, Joko, juga ada yang kesulitan mengurus surat tanda daftar budidaya (STDB) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KUD Tani Subur, Kotawaringin Barat, Sutiyana mengatakan, pekebun sawit yang tergabung dalam KUD Tani Subur, Kotawaringin Barat yang sudah bersertifikat ISPO dan RSPO sejak tahun 2017.  Bahkan, survilence ISPO KUD Tani Subur dilakukan bersamaan dengan survilence RSPO, sehingga biayanya lebih murah.

“ Pada September 2021, kami sudah menyelesaikan survilence RSPO bersama ISPO,” ujarnya.

Sutiyana  mengatakan, untuk mengimplementasi ISPO yang baru nanti, pihaknya mengusulkan agar pemerintah memberikan keringanan untuk petani (pekebun) yang sudah melakukan sertifikasi ISPO dalam hal pelatihan. Pemerintah diharapkan membantu menyediakan pelatih lokal.

“ Kami juga perlu mendapat sosialisasi mengenik standar ISPI baru dan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan (RAN-KSB). (ind/Humas Ditjen Perkebunan).

Sumber Foto. Dok: istimewa