INDOAGRIBIZ. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama organisasi pangan dan pertanian dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) melakukan kerjasama tentang kajian “Integrated Economic Zone Development Based on Blue Economy in Lombok Island”. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 13 September 2017 di Senggigi, Kabupaten Lombok Barat.

Kajian KKP-FAO sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2015. Kolaborasi itu meliputi; kajian detail zonasi, carrying capacity, value chain, dan rencana bisnis pengembangan zona ekonomi terintegrasi dalam memperkuat pembangunan perikanan budidaya berbasis blue economy di Pulau Lombok Provinsi NTB dengan komoditas utama rumput laut dan kerapu.

“Blue economy memiliki prinsip-prinsip inovatif dan kreatif, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, adanya value added, nir limbah (zero waste) sehingga sangat ramah lingkungan dan juga mampu menciptakan lapangan kerja dan kesempatan wirausaha secara berkeadilan,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.

Slamet menjelaslan, kegiatan ekonomi berbasis blue economy untuk provinsi NTB khususnya Pulau Lombok pada tahap awal akan difokuskan kepada komoditas rumput laut. Komoditas ini dipilih karena NTB merupakan salah satu provinsi yang menjadikan rumput laut sebagai basis usaha bagi sebagian masyarakat pembudidaya ikan di berbagai pulau di NTB.

“Di sini rumput laut tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan baku atau raw material saja, tetapi juga lebih banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan industri khususnya di dalam negeri. Nanti limbahnya digunakan untuk pupuk, pakan ikan, atau pakan ternak, inilah yang dinamakan blue economy di mana seluruhnya termanfaatkan sehingga tidak ada limbah yang mencemari,” ujar Slamet.

Pengembangan blue economy di Indonesia memang telah diterima oleh FAO sebagai bagian dari program pengembangan “Blue Growth”. Tidak hanya di tingkat FAO, di tingkat internasional lainnya seperti APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), IORA (Indian Ocean Rim Association), konsep blue economy Indonesia mendapatkan respon yang baik. Maka itu penerapan blue economy di NTB ini dapat berjalan dengan sukses dan dapat digunakan sebagai percontohan secara nasional, regional dan internasional.

Untuk itu, kata Slamet, KKP mendorong segera terbitnya regulasi tentang industri rumput laut untuk memperkuat investasi di bidang ini dari hulu hingga hilir termasuk di Provinsi NTB.

“KKP bersama-sama dengan sektor terkait sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Industri Rumput Laut,” ungkap Slamet.

Sebagai wujud keseriusan, Pemerintah Provinsi NTB pun telah mengintegrasikan kajian zonasi ke dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi NTB, sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana RZWP-3K menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Rosiadi Husaen Sayuti menyampaikan, apa yang sudah dilakukan KKP dan FAO ini sesuai dengan salah satu program kerja dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 yaitu program “PIJAR”, akronim dari Sapi, Jagung dan Rumput Laut.

“Rumput laut dipilih sebagai salah satu komoditas unggulan mengingat rumput laut merupakan salah satu komoditas yang memiliki peran dalam peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, mengurangi angka kemiskinan serta berkontribusi terhadap ekonomi daerah,” jelas Rosiadi.

Mark Smulders, perwakilan FAO di Indonesia mengapresiasi langkah KKP dalam mewujudkan pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ia juga menyampaikan kajian pengembangan kegiatan budidaya rumput laut berbasis blue economy di Lombok, mulai dari kajian zonasi hingga bisnis plan, sangat penting sebagai implementasi pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan terlebih Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua setelah China

Seperti diketahui, rumput laut merupakan salah satu komoditas utama perikanan budidaya di Indonesia. Produksi rumput laut terus meningkat setiap tahunnya dengan kenaikan rerata sebesar 22,25% per tahun, sedangkan nilai produksi rerata naik 11,80% per tahun. Tahun 2013 produksi rumput laut sebanyak 9,31 juta ton senilai Rp 11,59 triliun, dan pada tahun 2016, produksi naik menjadi 11,69 juta ton (angka sementara).

Ekspor rumput laut Indonesia pun sudah berhasil menyasar berbagai negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Denmark, Jerman, Filipina dan Vietnam. Volume ekspor rumput laut tahun 2015 mencapai 211,871 ribu ton senilai US$ 205,32 juta dan pada tahun 2016 sebesar 188,298 ribu ton senilai US$ 161,801 juta (BPS, diolah Ditjen PDS). Meskipun turun, namun volume dan nilai ekspor rumput laut masih menduduki urutan kedua komoditas hasil perikanan budidaya setelah udang.

Menurut Slamet, KKP akan terus mendorong pembudidaya menggunakan bibit rumput laut yang berkualitas seperti hasil kultur jaringan sehingga kegiatan usaha budidaya rumput laut di berbagai daerah semakin baik, dengan begitu target 13,39 juta ton tahun 2017 ini dapat terwujud.

Sunardi Harjo, Koordinator Asosiasi Pembudidaya Rumput Laut Indonesia (ARLI) untuk Provinsi Bali, NTB, dan NTT memandang penting dilakukan zonasi, misalnya kawasan yang cocok untuk budidaya rumput harus diperuntukkan untuk budidaya. Selain itu, untuk mendorong meningkatnya produksi harus diperbaiki juga pengolahan dan tata niaganya. (NSS)