foto ilustrasi (wahyu/antara)

INDOAGRIBIZ–Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menolak keras rencana pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) mengimpor daging kerbau di tahun 2018 sebanyak 100 ribu ton dari India. PPSKI menilai kebijakan impor daging kerbau di tahun lalu terbukti bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana menegaskan, apabila pemerintah beranggapan bahwa harga daging sapi lokal terlalu mahal, sesungguhnya adalah akibat kesalahan pemerintah sendiri. Pertama, akibat kegagalan pemerintah mewujudkan swasembada daging sapi mulai era Pemerintahan Presiden SBY. Program swasembada daging sapi 2010 dan dilanjut program swasembada daging sapi 2014 telah gagal.

“Implikasinya adalah 50 persen pemenuhan daging sapi (sekitar setara 250 ribu ton) harus diimpor. Karena harus diimpor maka harga daging dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar dan harga daging internasional,” ujar Teguh dalam siaran persnya, Minggu (21/1/18).

Kedua, kegagalan pemerintah untuk mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Apabila nilai tukar rupiah terhadap US dollar masih pada kisaran di bawah Rp 12.000 dipastikan harga daging bisa di bawah Rp 80 ribu per kilogram. Ketiga, pengelolaan dana APBN yang jumlahnya lebih dari Rp 18 triliun sejak era Menteri Dr. Anton Apriantono yang selama ini digunakan untuk program swasembada daging sapi yang mungkin tidak efektif.

Menurut Teguh, sangatlah tidak adil kegagalan pemerintah sekarang ditimpakan kepada peternak sapi dan kerbau lokal dengan mengimpor daging yang murah. Selain itu, kebijakan impor daging ruminansia dari negara atau zona yang belum bebas penyakit mulut dan kuku bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

“Masih dalam konteks keadilan apabila kebijakan impor daging kerbau dengan alasan harga murah, maka kebijakan tersebut harus diterapkan pula untuk komoditas pertanian lain seperti beras, jagung dan lainnya yang harganya lebih murah dibandingkan dengan produksi dalam negeri,” ungkapnya.

DPP PPSKI menghimbau kepada pemerintah untuk meninjau kembali rencana importasi daging kerbau yang jelas-jelas sangat distortif pada peternakan sapi lokal. Dipastikan pula bahwa kebijakan impor daging kerbau yang dianggap murah ini sangat kontradiktif dengan target swasembada daging sapi yang dicanangkan akan dicapai di tahun 2024. [nss]