PPBTPI, Inilah Harga Resmi Bibit Perkebunan

Jakarta (Indoagribiz). Keberadaan bibit perkebunan berkualitas dengan harga terjangkau sangat dibutuhkan pekebun.  Dalam rangka memberi kepastian bagi konsumen dan memastikan penangkar menjual dengan harga wajar, Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI), merilis harga bibit tanaman perkebunan pada tahun 2021. 

Ketua Perkumpulan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan Indonesia (PPBTPI) Badaruddin Sabang Puang mengatakan, penetapan harga ini dilakukan agar konsumen bisa mendapatkan bahan tanam bermutu dengan harga wajar.  Harga ini sekaligus menjadi acuan untuk menentukan bibit yang ditawarkan secara tidak rasional, apakah terlalu mahal atau terlalu murah sehingga berisiko pada mutu benih yang  tidak layak.

Menurut Badaruddin, harga benih perkebunan yang ditetapkan didasarkan pada harga pasar, ongkos produksi dan manfaat. Harga benih tersebut masih terjangkau konsumen dan manfaatnya masih melebih biaya yang dibayar.

“  Di sisi lain penangkar bisa mendapatkan keuntungan yang untuk kemudian direinvestasi untuk peningkatkan kapasitas. Banyak dari harga rilis ini angka yang sama dari harga beberapa tahun sebelumnya ini sementara harga-harga produk lain sudah meningkat beberapa kali dampak dari inflasi,” kata  Badaruddin, dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (15/2).

Adapun rharga  benih perkebunan untuk 2021 di luar ongkos kirim adalah sebagai berikut:  bibit kopi arabika Rp 6.500/batang siap salur, dan kopi robusta Rp 8.500/batang. Untuk kakao Rp 6.000/batang untuk benih hibrida dan bibit kakao sambungan dipatok Rp 8.500/batang yang merupakan koreksi dari harga di tahun sebelumnya.

Sedangkan harga bibit karet dipatok  Rp 8.500 per batang, kelapa dalam unggul nasional dalam polibeg  Rp. 35.000/batang, lada Rp. 8.500/batang dan pala Rp. 13.000/batang. Sementara untuk tebu dipasarkan dengan harga Rp 300 per mata. Lalu untuk kelapa sawit dipatok dengan harga Rp 40.000/batang.

Badaruddin juga menegaskan, asosiasi akan mempercepat penerapan standarisasi pembibitan di tingkat anggota. Penangkar akan melakukan pembibitan sesuai dengan SOP yang sama sesuai dengan pedoman produksi benih yang diterbikan oleh pemerintah.

Menurutnya, produsen benih juga akan diwajibkan untuk memiliki sertifikasi kompetensi dan mengembangkan sistem penelusuran. Sehingga konsumen dapat memperoleh benih dengan standar yang sama dari Aceh hingga Papua.

“ Penangkar memilih keahlian yang memadai, dan menerapkan metoda pembibitan dengan acuan yang sama. Untuk tahun ini kami mau mencoba mengimplementasikan pada pembibitan kelapa sawit,” kata  Badaruddin.

Sekretaris Dewan Pembina Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI), Hindarwati Sudjatmiko mengatakan, terkait dengan bibit perkebunan ini harus ada  transparansi. Seperti halnya perusahaan yang menghasilkan produk olahan umumnya merilis harga segara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan mengetahui berapa harga yang wajar harus dikeluarkan untuk mendapatkan bibit yang bermutu.

“  Sekiranya harga itu terlalu mahal maka konsumen juga akan yang mengkoreksi dengan membatasi pembelian, sehingga pengusaha dipaksa melakukan penyesuaian dengan meningkatkan efisiensi,” pungkasnya. (ind)