Menteri Edhy Ungkap Potensi Kelautan Lebih dari 1,3 Triliun Dolar AS
Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan
bahwa potensi ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia dapat mencapai
lebih dari 1,3 triliun dolar AS per tahun, yang berasal dari sebelas
sektor terkait bidang kemaritiman nasional.
“Ini potensi yang besar. Nilai strategis adalah peluang yang bisa
mendatangkan nilai ekonomi. Potensi ini adalah modal dasar pembangunan
Indonesia,” kata Menteri Edhy dalam siaran pers yang diterima di
Jakarta, Senin (7/9).
Menurut Edhy, sebanyak 11 sektor tersebut antara lain perikanan
tangkap yang memiliki potensi 20 miliar dolar/tahun, perikanan
budidaya 210 miliar dolar/tahun, dan industri pengolahan 100 miliar
dolar/tahun.
Kemudian, industri bioteknologi 180 miliar dolar/tahun, energi dan
sumber daya mineral (garam) 210 miliar dolar/tahun, pariwisata 60
miliar dolar/tahun, dan transportasi 30 miliar dolar/tahun.
Selanjutnya, industri dan jasa maritim 200 miliar dolar/tahun,
kehutanan kawasan pesisir 8 miliar dolar/tahun, sumber daya wilayah
pulau-pulau kecil 120 miliar dolar/tahun, dan sumber daya
nonkonvensional 200 miliar dolar/tahun.
Atas potensi tersebut, Edhy Prabowo menegaskan sektor kelautan dan
perikanan bisa menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia, terlebih
potensi serapan lapangan kerja bisa mencapai 45 juta orang atau 40
persen dari total angkatan kerja Indonesia.
Dikatakan Edhy, melalui kebijakan yang tepat, keberlanjutan dan
ekonomi bisa berjalan beriringan, serta hal ini sejalan dengan amanat
konstitusi.
“Saya juga punya hati untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan.
Jadi dua kutub ini harus bersatu, sustainability dan prosperity harus
bersama,” ujarnya.
Guna mendukung produktivitas di sektor kelautan dan perikanan, KKP
memberikan akses kemudahan, terutama dalam hal perizinan. Di sektor
budidaya yang sebelumnya terdapat 21 item perizinan, kini bisa
disederhanakan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM).
Kemudian di perikanan tangkap, Menteri Edhy menyebutkan sudah ada
terobosan melalui sistem informasi perizinan layanan cepat (Silat).
Bahkan, KKP juga berkoordinasi dengan Polri agar tak terjadi
kriminalisasi terhadap nelayan maupun pembudidaya ikan.
“Di sektor perikanan tangkap, salah satunya adalah perizinan yang
bertele-tele 14 hari sekarang izin kapal di Indonesia 30 GT ke atas,
cukup satu jam melalui sistem online,” ucapnya.