Jakarta – PT Pupuk Indonesia (Persero) berupaya mengamankan distribusi pupuk bersubsidi dengan menerapkan sistem distribusi tertutup untuk mencegah penyimpangan pupuk bersubsidi ke sektor lain sekaligus menjamin sampai ke tangan petani.

“Sesuai Peraturan Menteri Pertanian, distribusi pupuk bersubsidi itu menggunakan sistem tertutup, dengan pola Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” kata Kepala Corporate Communication Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (30/7).

Menurut Wijaya, pola distribusi ini membantu mengurangi penyelewengan, menjamin pupuk diterima hingga ke tangan petani sesuai prinsip 6 tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga.

Para produsen pupuk, yang terdiri atas anak-anak usaha Pupuk Indonesia, bertanggungjawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ini hingga ke lini empat, atau sampai ke level kios-kios di seluruh Indonesia.”Kami juga melakukan pengawasan bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk memastikan pupuk ini sampai ke tangan petani,” ujar dia.

Pada pola RDKK, hanya yang terdaftar dan tercatat sebagai petani saja yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, sesuai alokasi yang sudah ditentukan dan diverifikasi Dinas Pertanian setempat.”Tidak dilepas ke pasar, namun distribusinya betul-betul diawasi dan hanya orang yang sudah tercatat saja yang berhak memperoleh pupuk subsidi,” kata Wijaya.

Cara pola RDKK ini, petani harus tergabung dalam kelompok tani, kemudian menyusun rencana kebutuhan yang kemudian diajukan kepada dinas setempat. Data kebutuhan inilah yang lalu menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan produsen pupuk.”Alurnya, dari gudang lini 1 sampai lini 4, kami bertanggungjawab atas penyalurannya. Bahkan masyarakat juga bisa memonitor distribusinya lewat website kami,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa pupuk bersubsidi adalah salah satu upaya Pemerintah membantu meringankan beban biaya produksi petani.”Rata-rata harga pupuk bersubsidi bisa separo dari harga pupuk yang sesungguhnya. Harga Eceran Tertinggi (HET) Urea saat ini sebesar Rp1.800 per kilogram, sedangkan bila tidak disubsidi harganya rata-rata mencapai lebih dari Rp3.600. Sementara harga NPK bersubsidi hanya Rp2.300 per kilogram, jauh di bawah harga NPK komersil yang berkisar Rp5.500,” lanjut Wijaya.

Hingga bulan Juni 2017, penyaluran pupuk urea bersubsidi secara nasional sudah mencapai 1.907.315 ton atau 99 persen dari rencana penyaluran periode Juni 2017. Untuk NPK telah tersalurkan 1.260.888 ton atau 102 persen dari rencana, dan pupuk SP36 mencapai 441.538 ton atau 92 persen dari rencana penyaluran hingga Juni.”Ke depan Pupuk Indonesia terus memperbaiki sistem distribusinya. Masih banyak kekurangan, tapi kami benahi terus agar petani tidak dirugikan,” ujar Wijaya.