Jakarta, 7/8 – Pusat Kajian Pangan Strategis (PKPS) menyatakan pengembangan komoditas jagung di Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah kendala mulai dari areal tanam yang kecil-kecil, usaha yang tidak efisien dan biaya tinggi, produksi yang rendah hingga persoalan distribusi serta pasar.

Oleh karena itu, Ketua PKPS Siswono Yudhohusodo di Jakarta, Senin menyatakan, perlunya pembenahan dalam manajemen pengelolaan komoditas jagung nasional untuk menjadikan Indonesia mampu mencapai swasembada.

“Mengamati aktivitas budidaya tanaman jagung beberapa tahun terakhir tampak belum memperlihatkan kondisi dan proses yang ideal, dilihat dari pola penanamannya yang skalanya kecil-kecil, tidak efisien dan berbiaya tinggi,” katanya.

Salah satu persoalan dalam pengembangan jagung yang perlu mendapat pembenahan yakni rendahnya areal persawahan untuk menanam sehingga perlu perluasan ketersediaan lahan yang memadai.

Saat ini lahan jagung secara nasional sekitar 3,5 juta hektar dengan produktivitas sebanyak 5 ton per hektar, sementara kepemilikan lahan di tingkat petani hanya sekitar 0,4 hektar per KK (Kepala Keluarga).

Dengan penguasaan lahan yang terlalu kecil di tingkat petani membuat produk mereka tidak kompetitif, tambahnya, biaya produksi tinggi karena lahan kecil-kecil.

“Membuka lahan pertanian yang baru di luar Jawa merupakan kebutuhan yang mendesak dan itu harus dilakukan,” katanya ketika menyampaikan rencana kegiatan Konvensi Jagung Nasional 2017.

Upaya meningkatkan produksi jagung dengan intensifikasi, lanjut Siswono, sulit dilakukan tanpa dibarengi peningkatan kepemilikan lahan di tingkat petani.

Menurut dia, langkah-langkah mempercepat peningkatan areal tanam jagung dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian yang belum efisien seperti lahan-lahan tidur yang sangat luas, hutan yang rusak oleh kegiatan eksploitasi yang kurang bertanggung jawab. Selain itu juga ada lahan-lahan milik Inhutani atau Perhutani yang bisa dimanfaatkan.

Mantan Menteri Transmigrasi itu menyatakan, pada era Orde Baru melalui program transmigrasi pemerintah mengupayakan pembukaan lahan pertanian baru di luar Jawa.

Setiap tahun, tambahnya, pemerintah memberangkatkan transmigran dari Jawa ke luar Jawa sekitar 100 ribu KK, yang mana setiap KK akan mendapatkan lahan pertanian 2 hektar. Sehingga setiap tahun pemerintah membuka areal pertanian baru sekitar 200 ribu hektar untuk kebutuhan para transmigran tersebut.

Selain perluasan lahan pertanaman, menurut Siswono, pemerintah juga perlu meningkatkan pembinaan pengelolaan sentra-sentra jagung rakyat agar produksi petani mudah terkumpul di satu titik agar memenuhi volume atau skala ekonomis transportasi.

Membangun fasilitas pasca panen seperti pengering, lantai jemur, silo, menyediakan kredit modal kerja, perangkat teknologi on farm dan agri input, infrastruktur transportasi dan pelabuhan.

Kemudian regulasi yang mendukung baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta menyiapkan jaringan pemasaran/perdagangan serta tata niaga yang memadai.

Pada kesempatan tersebut mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu juga mengungkapkan, rencana penyelanggaraan Konvensi Jagung Nasional 2017,  yang diikuti para pemangku kepentingan terkait, untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait persoalan jagung di tanah air. (BAG)