Perpadi: Belum Perlu Mengeluarkan Kebijakan Impor

Jakarta (Indoagribiz). Bulog diharapkan segera melakukan penyerapan panen raya secara maksimal pada tahun ini. Mengingat, pada bulan Maret dan April  petani mulai panen padi.

“Panen Maret dan April ini harus segera diserap. Sebab kalau tidak, petani dan penggilangan akan jadi korban karena mereka tidak punya outlet. Oleh sebab itu menurut saya, tahun ini belum perlu mengeluarkan kebijakan impor,” ujar Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso, dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat (12/3).

Menurut Alimoeso, kebijakan impor baru sebatas wacana, sehingga masih bisa dipertimbangkan dengan matang. “Seperti yang disampaikan Kemendag Alhamdulillah ini masih wacana. Tentu kita berharap ada pertimbangan yang matang,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Muhammad Firdaus mengatakan,  kebijakan impor tidak perlu dilakukan karena semua prediksi baik dari BPS maupun FAO, produksi pangan di tahun 2021 akan jauh lebih baik dibandingkan produksi tahun 2020.

“BPS merilis dan kelihatannya kebutuhan pangan kita cukup. Jadi tidak perlu impor. Kedua kalau kita mempelajari persiapan sampai akhir tahun. BPS dan FAO juga menunjukan data, dimana produksinya positif, perkiraannya lebih baik dibanding 2020,” kata Prof. Firdaus.

Secara teoritis, kata Prof Firdaus, beras adalah permintaan yang sangat elastis karena berkategori bahan pokok. Dengan begitu, kondisi dan ramalan yang ada, baik dari FAO maupun BPS perlu dipertimbangkan untuk sebuah pengambilan kebijakan.

“Kondisi beras secara internasional menurut FAO aman kok. Saya kira kenapa tidak perlu impor karena stok yang ada di masyarakat juga betul-betul harus dihitung secara cermat,” pungkasnya. (ind)