Kementan dan Kemendes PDTT Sepakat Perkuat Lumbung Pangan Masyarakat Desa
Jakarta – Sebagai salah satu langkah strategis dalam upaya memenuhi
penyediaan pangan bagi masyarakat desa, terutama dalam menghadapi
dampak pandemi covid-19, Kementerian Pertanian (Kementan) dan
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT) sepakat memperkuat Lumbung Pangan Masyarakat Desa
(LPMDes).
Hal ini diwujudkan melalui kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama
Penguatan LPMDes yang ditandatangani oleh Agung Hendriadi, Kepala
Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan dan Samsul Widodo, Dirjen
Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT di Jakarta, pada Rabu
(19/8).
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pertanian
Syahrul Yasin Limpo, dan Sekjen Kementan Momon Rusmono dalam rangkaian
Pencanangan Gerakan Diversikasi Pangan
Ditemui usai penandatanganan, Agung Hendriadi menyatakan bahwa upaya
Penguatan LPMDes ditujukan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat
desa dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional guna
mengantisipasi terjadinya krisis/kerawanan pangan, gangguan produksi,
bencana alam dan khususnya pada masa keadaan darurat, yaitu dampak
pandemi covid-19.
“Keberadaan lumbung pangan di masa pandemi saat ini cukup krusial
dalam meningkatkan penyediaan dan akses masyarakat terhadap pangan,
terutama di wilayah perdesaan”, ujarnya dikutip dari laman resmi
Kementerian Pertanian, Sabtu (22/8).
Untuk itu, fungsi lumbung diperkuat tidak lagi hanya berbasis kelompok
namun berbasis desa.“LPMDes nantinya tidak hanya dikelola oleh
Gapoktan tetapi bisa menjadi salah satu unit usaha dari BUMDes”, jelas
Agung. Dalam hal ini, Kementan menggandeng Kemendes dan PDTT untuk
mensinergikan peran BUMDes/BUMDesma dalam pengelolaan LPMDes.
Kerja sama Penguatan LPMDes tersebut dilaksanakan melibatkan 3 (tiga)
Direktorat Jenderal yang ada di Kemendes dan PDTT, yaitu Ditjen
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Ditjen
Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Ditjen Pembangunan Kawasan
Perdesaan (PKP).
Penguatan LPMDes akan diprioritaskan pada 38.700 desa yang tersebar di
240 kabupaten non sentra produksi, yaitu wilayah dengan kebutuhan
konsumsi beras penduduk melebihi potensi produksi setempat.
Sumber foto : laman resmi Kementerian Pertanian