Perkuat Kelembagaan Poklina, Direktorat KKI Gandeng Komisi Irigasi Jabar

Karawang (Indoagribiz)— Kolaborasi Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan (KKI), Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan memperkokoh pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) yang sudah dicanangkan sejak tahun 2013. Kerjasama yang diinisiasi Direktorat KKI Ditjen Perikanan Budidaya KKP, dengan percontohan Poklina di Kabupaten Karawang diharapkan mampu memperkuat lembaga tersebut.

Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Ditjen Perikanan Budidaya KKP, Tinggal Hermawan mengatakan, kegiatan PITAP diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada  pembudidaya ikan dalam memperbaiki saluran irigasi tambak serta memperkuat kelembagaan Poklina. Guna memperkuat kelembagaannya,  Poklina diharapkan bisa masuk dalam Komisi Irigasi tingkat kabupaten/kota.

Tinggal juga mengatakan, untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (Poklina), Direktorat KKI, Ditjen Perikanan KKP  menggandeng Komisi Irigasi Provinsi Jabar dengan percontohan Poklina di Kabupaten Karawang. “ Inisiasi Direktorat KKI ini nantinya akan dilanjutkan dengan Poklina di Kabupaten dan Provinsi Lainnya,” kata Tinggal Hermawan.

Menurut Tinggal,  pelaksanaan PITAP tak terbatas fisik irigasinya. Akan tetapi diperlukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Poklina, termasuk bagaimana peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran irigas tambak tersier secara mandiri. Poklina juga diperkuat dengan regulasi.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), H. Abuh Bukhori   menyambut baik inisiasi Direktorat KKI, Ditjen Perikanan Budidaya KKP untuk memperkuat kelembagaan Poklina di Kabupaten Karawang. Pihaknya juga bangga, Poklina di Kabupaten Karawang akan dijadikan percontohan dalam kolaborasi dengan Komisi Irigasi Provinsi Jabar.

Abuh Bukhori mengatakan,  areal tambak di Karawang  cukup potensial untuk dikembangkan.  Kawasan tambak seluas 18.000 ha tersebar di 9 kecamatan.  Dari 9 kecamatan tersebut sudah terbentuk 6 Poklina. Kedepannya akan dibentuk 3 Poklina lagi dan bahkan lembaga yang mengelola irigasi tambak tersier ini diperkuat sampai ke tingkat desa atau dusun. Sehingga, kerjasama dengan Komisi Irigasi nanti diharapkan akan memperkokoh keberadaan kelembagaan Poklina.

“ Karena ini hal baru, Komisi Irigasi tadi menanyakan pola operasionalnya Poklina di Karawang apakah sama seperti dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di pertanian. Komisi Irigasi akan melihat langsung situasinya di lapangan. Begitu juga  terkait kelembagaannya, sistem tata kelola irigasi tambak dan sumber airnya juga akan dilihat langsung di lapangan,” kata Abuh Bukhori, di Karawang, Kamis (4/11).

Menurut Bukhori, jaringan irigasi yang dikelola Poklina adalah irigasi tambak tersier, yang sumber airnya berupa air payau dengan salinitas tertentu dan air tawar. Sementara itu, P3A mengelola irigasi yang airnya berupa air tawar untuk mengairi sawah.

“Ke depannya, kerjasama ini akan kita pikirkan bersama terkait dengan sistem operasionalnya di lapangan antara Dinas Perikanan dan Komisi Irigasi. Harapan kami, dengan kerjasama ini, air untuk irigasi tambak bisa tersedia sepanjang tahun, dengan begitu produksi tambak juga terjaga,” paparnya.

Bukhori juga mengatakan, karena kelembagaan Poklina nantinya makin kuat, semua potensi irigasi tambak tersier akan terawat. Begitu juga, saluran irigasi tambak tersier yang kecil-kecil juga terawat dengan baik.

Staf Khusus Tenaga Ahli Komisi Irigasi Provinsi Jabar, Edi Mulyadi mengatakan, Poklina ke depannya diaharapkan semakin aktif mengelola saluran irigasi tambak tersier.  Pengurus Poklina yang sekaligus petambak (pembudidaya udang/bandeng) diharapkan secara rutin menyusun  pola budidaya, kapan mulai budidaya, hingga panen. Dengan pola yang sudah terencana pengelolaan irigasi tambak akan  lebih tertata lagi.

Menurut Edi, apabila kegiatan Poklina sudah tertata dengan baik,  pemerintah akan  memberi dukungan. “ Kebetulan kami akan lakukan revisi keanggotaan dan mengusulkan adanya satuan pelaksana yang mengelola tambak, seperti Poklina  yang selama ini mengelola jaringan irigasi tambak tersier dalam program Pitap bisa menjadi anggota Komisi Irigasi,” kata Edi Mulyadi.

Edi juga mengataan, sesuai tinjauan di lapangan,  saluran irigasi tambak tersier yang dikelola Poklina di Karawang tak mengganggu irigasi dari Waduk Jatiluhur.  “Sebab, saluran irigasi tambak tersier memanfaatkan air sumber setempat. Poklina juga berpartisipasi memelihara jaringan irigasi tambak tersier,” ujar Edi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Poklina Anugrah Sejahtera, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, Ratim Sutarjo mengatakan, sangat mendukung kolaborasi  Direktorat KKI, Ditjen Perikanan KKP bersama Dinas Perikanan Kabupaten Karawang dan Komisi Irigasi Prov. Jabar.

“ Poklina merupakan organisasi atau kelompok masyarakat di tingkat kecamatan. Karena itu, kami harap bisa masuk menjadi bagian dari Komisi Irigasi di tingkat kabupaten atau provinsi, sehingga mampu menjembatani kebutuhan air sampai tingkat desa,” katanya. (ind)

Sumber Foto. Dok: Indarto