Para pekerja di perkebunan kelapa sawit sedang menaikkan sawit ke atas truk (foto oppuk)

INDOAGRIBIZ–Jumlah perkebunan sawit yang mendapatkan sertifikasi dari lembaga internasional Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) lebih dari tiga juta hektare di berbagai negara.

“Kami telah membuat kemajuan yang signifikan dalam setahun terakhir, dengan total perkebunan bersertifikasi RSPO yang mencakup 3,2 juta hektare di 16 negara, meningkat 14 persen sejak periode pelaporan terakhir,” kata CEO RSPO Darrel Webber dalam rilis yang diterima di Jakarta, Minggu (3/12).

Sebagaimana diketahui, RSPO sedang menggelar ajang konferensi ke-15 yang diselenggarakan di pulau Bali, Indonesia, 29-30 November 2017.

Menurut Darrel Webber, RSPO perlu untuk terus meningkatkan kerja sama dengan mitra terutama di daerah berkembang untuk memberi perubahan yang signifikan. Dia memaparkan, jumlah keanggotaan RSPO mengalami peningkatan yang signifikan di seluruh dunia, di mana China dan Amerika Utara mencatat kenaikan masing-masing 30 persen dan 62 persen.

Sebagaimana diwartakan, pelaku usaha industri kelapa sawit harus memastikan perusahaan yang dimiliki mereka benar-benar terbebas dari aktivitas deforestasi dalam rangka meningkatkan kualitas komoditas salah satu andalan ekspor Indonesia itu. “Industri minyak sawit masih merusak dan laporan kami menunjukkan para pedagang tidak mempunyai rencana untuk memperbaikinya,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Bagus Kusuma, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (28/11).

Menurut dia, Greenpeace International telah mengeluarkan laporan terbaru yang mengungkapkan bahwa para pemasok ke sejumlah merek di dunia masih belum dapat menjamin sawit mereka bebas dari deforestasi.

Ia juga berpendapat bahwa tak satu pun dari perusahaan tersebut bisa membuktikan tidak ada deforestasi dalam rantai pasok minyak sawit mereka, dan menyatakan industri minyak sawit penyebab utama deforestasi.

Bagus menyatakan situasi ini sangat penting bagi hutan Indonesia, karena negeri ini dinilai telah kehilangan jutaan hektare hutan dan deforestasi merupakan ancaman besar bagi hewan langka yang tinggal di sana.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Taufiq Abdullah menyatakan, Pemerintah Republik Indonesia harus dapat benar-benar mengantisipasi terkait kebijakan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit nasional yang dilakukan oleh Uni Eropa.”Sebenarnya permasalahan kelapa sawit ini bukan barang baru bagi kita, dan harusnya itu bisa diatasi bahkan diantisipasi oleh pemerintah,” kata Taufiq Abdullah.

Menurut dia, sebagai produsen kelapa sawit seharusnya Indonesia yang bisa mengatur pasar dan bukan sebaliknya diperlakukan komoditasnya dengan kebijakan yang diskriminatif. Politisi PKB itu juga menyatakan, produksi sawit juga harus ditingkatkan nilai tambahnya agar tidak dilempar begitu saja ke pasar internasional dalam bentuk bahan mentah.

“Harus ada upaya dari negara untuk menciptakan industri-industri olahan, sehingga petani sawit dapat melempar ke pasar dalam harga yang maksimal. Di Indonesia ada industri pengolahan sawit, harganya akan lebih mahal daripada kita ekspor. Bayangkan kita yang memproduksi tapi ketika dilempar ke pasar internasional harus melalui negara-negara yang bukan produsen,” kata dia lagi. [moh]