Suasana media briefing sekaligus kampanye bahaya penggunaan antibiotik pada hewan ternak secara tidak bijak, di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta.

INDOAGRIBIZ— Antimikroba merupakan salah satu temuan yang sangat penting bagi dunia karena manfaatnya bagi kehidupan, terutama untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan kesejahteraan hewan. Namun ia bagai “pisau bermata dua”, jika dalam penggunaannya dilakukan secara tidak bijak. Pasalnya, akan menjadi pemicu terhadap kemunculan bakteri yang tahan atau kebal terhadap efektivitas pengobatan antimikroba.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan, resistensi Antimikroba (AMR), telah menjadi ancaman tanpa mengenal batas geografis, dan berdampak pada kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Untuk itu, harus disadari bahwa ancaman Resistensi Antimikroba merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan ketahanan pangan, khususnya bagi pembangunan di sektor peternakan dan kesehatan hewan.

“Para ahli di dunia memprediksi bahwa jika masyarakat global tidak melakukan sesuatu dalam mengendalikan laju resistensi ini, maka AMR akan menjadi pembunuh nomor 1 didunia pada tahun 2050, dengan tingkat kematian mencapai 10 juta jiwa per tahun, dan kematian tertinggi terjadi di kawasan Asia,” ungkap I Ketut Diarmita dalam acara Media Briefing sekaligus kampanye “Pekan Kesadaran Antibiotik”, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Rabu (8/11/17).

Kampanye ini digelar dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai ancaman resistensi antimikroba. Pekan Kesadaran Antibiotik ini diselenggarakan pada tanggal 13 – 19 November 2017.  Kegiatan ini merupakan kampanye global peduli penggunaan antibiotik sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai ancaman resistensi antimikroba tersebut.

Hadir dalam media briefing tersebut James Mc Grane dari FAO ECTAD Team Leader, Ketua ReAct Asia Pasifik Sujith Chandy,  Pendiri YOP (Yayasan Orang Tua Peduli), dr. Purnamawati Sujud, dan Direktur Kesehatan Hewan dan Vetenier Kementan Syamsula Ma’arif.

Menurut I Ketut Diarmita, berdasarkan laporan di berbagai negara tercatat adanya peningkatan laju resistensi dalam beberapa dekade terakhir, namun di sisi lain penemuan dan pengembangan jenis antibiotik (antimikroba) baru berjalan sangat lambat.  Bahaya resistensi antimikroba erat kaitannya dengan perilaku pencegahan dan pengobatan, dan sistem keamanan produksi pangan dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan “One Health” yang melibatkan sektor kesehatan, pertanian (termasuk peternakan dan kesehatan hewan) serta lingkungan. Penanganan AMR membutuhkan pendekatan yang multi dimensi, multi faktor, dan multi stakeholder.

Untuk itu, Kementerian Pertanian telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pertahanan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional penanggulangan AMR. “Ini bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi kompleksitas dalam mengendalikan masalah resistensi antimikroba dengan pendekatan One Health,” jelasnya.

Lebih jauh Dirjen Ketut Diarmita telah melarang penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan atau growth promoter mulai 1 Januari 2018. Hal ini mengacu pada amanat UU No. 41 Tahun 2014 Jo. UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan. Kementan juga telah memulai surveilans AMR di Jawa Barat, Banten dan Jabodetabek, termasuk melakukan pilot survey penggunaan antimikroba di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan pada 360 peternak ayam daging.

Sejak tahun lalu, lanjutnya, Kementan dan pemangku kepentingan lainnya telah bekerjasama dengan Badan Pangan dan Pertanian dunia (FAO of the United Nations) dan pihak donor lainnya melakukan kampanye bahaya AMR. Fokus utama kampanye FAO melalui FAO Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (FAO ECTAD) yaitu untuk memperkuat kapasitas di sektor kesehatan hewan, mendukung dan bekerja bersama dengan sektor kesehatan manusia dan lingkungan.

Ketut mengungkapkan, dalam industri peternakan, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penggunaan antimikroba yaitu dengan menerapkan praktik-praktik manajemen yang baik, sebagai aktifitas pencegahan untuk mengurangi risiko penyakit infeksi. “Selain memperbaiki manajemen pemeliharaan, peternak juga perlu menerapkan prinsip-prinsip animal welfare, biosecurity dan treacibility,” ungkap I Ketut Diarmita.

Dalam kesempatan yang sama James Mc Grane, FAO ECTAD Team Leader berpendapat, saat mikroba menjadi kebal terhadap satu atau beberapa jenis antimikroba, infeksi yang dihasilkan mikroba akan sulit untuk disembuhkan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Mikroba yang kebal ini dapat menyebar ke lingkungan sekitar, ke rantai makanan dan ke manusia. “Untuk itu, jika tidak diperlukan penggunaan antimikroba pada ternak sebaiknya tidak perlu digunakan,” ujarnya.

James Mc Grane menjelaskan, salah satu pengendalian penggunaan antimikroba yang dapat dilakukan yaitu melalui implementasi biosekuriti tiga zona. Menurutnya, melalui upaya tersebut, tidak hanya menghasilkan produk peternakan yang lebih sehat, namun dengan praktik-praktik manajemen yang baik juga terbukti dapat meningkatkan keuntungan bagi para peternak karena akan mengurangi resiko kematian.

Sementara itu Sujith Chandy, Ketua ReAct Asia Pasifik, menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman berbagai pihak terkait, termasuk konsumen kesehatan, mengenai resistensi antimikroba melalui upaya komunikasi, edukasi dan pelatihan yang efektif.

Mewakili suara konsumen kesehatan, pendiri YOP (Yayasan Orang Tua Peduli), dr. Purnamawati Sujud, menghimbau kepada semua pihak terkait untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam mengendalikan penggunaan antibiotik di semua sektor agar dunia tidak kembali ke era sebelum ditemukannya antibiotik, yaitu era ketika infeksi bakteri dan penyakit ringan tidak lagi bisa ditangani dan dapat berujung pada kematian. [NSS]