Banda Aceh – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menggelar Pekan Nasional (PENAS) XV Petani Nelayan 2017 pada 6-11 Mei lalu. Acara yang berlangsung selama enam hari di Banda Aceh ini merupakan ajang bagi para petani dan nelayan di seluruh Indonesia untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar-menukar informasi, apresiasi, dan kemitraan serta promosi hasil pertanian, perikanan dan kehutanan. Oleh karena itu, patutlah acara tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia.

Dalam Dialog Interaktif “Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia” di Hotel Hermes, Banda Aceh, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Zaini Abdullah mengatakan, para perwakilan dari setiap daerah yang hadir diharapkan dapat menginformasikan kepada pelaku usaha investor bahwa Aceh saat ini aman dan damai untuk berinvestasi.

Zaini juga sangat mengapresiasi Menteri Pertanian yakni Amran Sulaiman yang sangat gigih dalam pengembangan pertanian. “Saya ingat sekali ketika di awal masa jabatan saya sebagai gubernur, beliau hadir di Aceh untuk mendongkrak produksi jagung. Saya berharap semoga Aceh kedepan dapat menjadi bagian dari lumbung pangan nasional,” ujar Zaini, Minggu (6/5).

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono yang hadir sebagai narasumber mewakili Menteri Pertanian mengatakan, krisis ekonomi saat ini tak mempengaruhi pertumbuhan pertanian. Buktinya, pertumbuhan pertanian selalu positif, seperti pada produk beras dan jagung yang meningkat. “Walaupun pemerintah mampu menghentikan impor beras, cabai, dan bawang di tahun 2016, tetapi masih ada saja pengamat yang meragukan capaian pemerintah. Sekalipun data tersebut berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS),” kata dia dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, Senin (8/5).

 Di sisi lain, ia menambahkan, petani mampu berproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia walaupun masih dianggap pihak yang lemah. “Untuk itu, pemerintah tampil di semua lini termasuk sektor pertanian karena merupakan bagian ruang ekonomi rakyat,” ujarnya.

Sebagai solusi mewujudkan kedaulatan pangan, pemerintah telah menganggarkan Rp 5 triliun setiap tahun untuk mekanisme pertanian melalui penyediaan alat dan mesin pertanian guna peningkatan produksi. Bukan hanya itu, pemerintah juga membangun 30.000 embung sebagai tabungan air untuk mengantisipasi kekeringan.

Di lain pihak, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir menyampaikan, para petani saat ini sangat memerlukan bantuan pasca panen dan perbaikan hara agar lebih sejahtera. Hal ini terkait produksi kedelai yang rendah. “Ini karena petani kurang tertarik menanam sehingga perlu dilakukan pendekatan bioteknologi sebagai salah satu alternatif peningkatan produksi,” jelas Winarno.

Melalui dialog interaktif ini, Kementerian Pertanian mengajak Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia selaku pimpinan daerah untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Target ini dilakukan secara bertahap lewat penetapan target swasembada komoditas pangan sejak tahun 2016 diantaranya adalah padi, bawang merah, dan cabai. Diikuti target swasembada jagung di tahun 2017, gula konsumsi tahun 2019, kedelai tahun 2020, gula industry tahun 2025, dagin sapi tahun 2026, dan bawang putih tahun 2033.