Mentan Imbau Distributor Permudah Petani Akses Pupuk Bersubsidi
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengimbau
agar para distributor mengawal dan mempermudah akses petani
mendapatkan pupuk bersubsidi di kios meskipun belum memiliki Kartu
Tani.
“Saya minta distributor jangan main-main dengan distribusi pupuk
karena pupuk bukan hanya kebutuhan tanaman, tapi lebih pada sebagai
basis ketahanan pangan terutama pada masa pandemi COVID-19 ini,” kata
Mentan usai rapat monitoring dan pengelolaan penyaluran pupuk
bersubsidi TA 2020 di Makassar, Selasa (20/10).
Melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (9/11),
Mentan menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main memenuhi kebutuhan
pupuk bersubsidi bagi petani. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah
menyetujui tambahan pupuk bersubsidi sebanyak 1 juta ton atau senilai
Rp3,14 triliun.
Karena itu, Mentan Syahrul mengajak para distributor mendeteksi
distribusi pupuk bersubsidi mulai dari area Lini I, distribusi pada
agen pupuk, dan hingga tingkat kios. Bahkan distributor juga harus
mengatur dan menyalurkan pupuk sesuai dengan SOP yang ditentukan
melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(e-RDKK) yang sudah ditetapkan.
“Untuk saat ini Kartu Tani tidak diwajibkan bagi petani yang belum
memilikinya, namun tahun depan Kartu Tani ini sudah bisa diakses. Saat
ini kebutuhan pupuk dalam 3 bulan ke depan harus dipenuhi,” kata
Syahrul.
Direktur Jendral Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian
(Kementan) Sarwo Eddy menambahkan pihaknya bersama PT Pupuk Indonesia,
dinas pertanian provinsi dan kabupaten, serta distributor
menyelenggarakan rapat monitoring dan pengelolaan distribusi pupuk
bersubsidi. Tambahan pupuk bersubsidi 1 juta ton, kata dia, sudah
dialokasikan ke semua provinsi.
“Dengan tambahan ini, kita harapkan tidak ada masalah. Pupuk yang
sudah berjumlah 7,9 juta ton itu kita harapkan segera didistribusikan
ke lini III distributor dan ke kios, sehingga pupuk untuk musim tanam
II bisa terpenuhi,” kata Sarwo.
Berdasarkan kesepakatan KPK, DPR RI, dan Kementan, petani yang belum
pemegang Kartu Tani tetap harus dilayani mendapat pupuk bersubsidi
dengan pencatatan khusus hingga akhir Desember 2020.
Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Muhammad Hatta menambahkan
pemerintah mengatur ketat pendistribusian pupuk subsidi sesuai dengan
alokasi yang didasarkan pada data e-RDKK yang disusun kelompok tani.
Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui
sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditentukan sebagai data penerima
pupuk subsidi.”Jika di lapangan kami temukan kios yang mencoba
menyulitkan petani dalam penebusan, maka kami tidak segan-segan akan mencabut┬áizinnya,” kata Hatta.