Ketua GAPKI Joko Supriyono (foto nasionalisme.co)

INDOAGRIBIZ–Pemerintah perlu membuat sebuah strategi besar yang efektif terkait komoditas kelapa sawit yang merupakan salah satu barang ekspor unggulan yang dimiliki oleh perekonomian nasional.

“Pemerintah itu harus punya grand strategy atau road map sawit nasional,” kata Anggota Komisi IV DPR Hamdhani dalam rilis, Sabtu (23/9).

Menurut dia, produksi kelapa sawit terbukti bisa mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat di sejumlah daerah seperti antara di pulau Jawa dan luar Jawa. Politisi Partai Nasdem itu juga meningatkan bahwa Malaysia sebagai negara kompetitor telah memiliki aturan yang baku sehingga bila Indonesia tidak membuat regulasi yang tepat maka tidak tertutup kemungkinan posisi RI sebagai penguasa pasar minyak sawit mentah dapat tergeser.

Sebagaimana diwartakan, Indonesia bisa kehilangan pasar di India jika pemerintah tidak segera melakukan negosiasi bilateral menyusul pengenaan bea masuk hingga dua kali lipat terhadap minyak sawit mentah (CPO) dan produk olahan minyak sawit ke negara di kawasan Asia Selatan tersebut.

“Selain pasar yang besar, India juga bukan pasar yang rewel menuntut berbagai macam kriteria keberlanjutan seperti Eropa atau Amerika. Sayang jika kita kehilangan pasar yang demikian potensial,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono dalam keterangan tertulisnya saat mengikuti acara Indonesia-Indonesia Business Forum on Palm Oil di Mumbai, Rabu (13/9).

Forum Bisnis Indonesia-India ini merupakan pertemuan bisnis membahas berbagai isu terkait perdagangan bilateral kedua negara khususnya terkait komoditas minyak sawit.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan India pada Agustus 2017 mengumumkan kebijakan peningkatan bea masuk CPO menjadi 15 persen, dari sebelumnya 7,5 persen. Pajak impor minyak kelapa sawit olahan juga meningkat menjadi 17,5 persen dan 25 persen dari sebelumnya 12,5 persen dan 15 persen.

Joko mengingatkan kenaikan bea masuk tersebut bisa menurunkan ekspor minyak sawit Indonesia ke India, padahal saat ini Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan dengan India. “Ini harus terus diperkuat misalnya dengan perjanjian perdagangan bilateral sehingga isu-isu terkait tarif bisa dibahas dan disepakati secara komprehensif,” kata Ketua Umum Gapki.

Joko mengutarakan harapannya agar pemerintah Indonesia perlu memperhatikan masalah ini lebih serius dan segera membahas secara bilateral bersama pemerintah India. (MOH/NSS)