Pemanfaatan SDI Harus Dilakukan Secara Terukur

Jakarta (Indoagribiz)— Pemanfaatan potensi sumber daya ikan  (SDI) di perairan Indonesia harus dilakukan secara terukur. Prinsip ekonomi biru menjadi pegangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap.

Demikian dikatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam audiensi secara virtual bersama Perwakilan LSM, Senin (5/7/) lalu. “Kita bisa memikirkan kelautan kita bersama-sama. Dimana kita bisa berdiskusi menjaga ekologi dan ekonomi. Salah satunya dengan penangkapan ikan secara terukur,” kata Menteri Trenggono, dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (6/7).

Menteri Trenggono mengatakan,  saat ini pihaknya tengah membuat model yang akan digunakan sebagai acuan dalam memanfaatkan sumber daya ikan secara terukur. Guna mendukung pembuatan model tersebut, dibutuhkan data potensi sumber daya ikan yang komprehensif.

Model yang sedang dibangun nantinya lebih mudah diimplementasikan dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh para stakeholder perikanan.  “Saya sudah diskusi dengan berbagai pihak termasuk internal, sehingga saya punya pemikiran bahwa bagaimana model penangkapan terukur bisa kita adopsi. Kita ada WPP dari WPP 517 hingga WPP 718,”  kata Menteri Trenggono.

Dalam diskusi yang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini ini, turut dibahas tentang tiga program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui tiga program tersebut, Menteri Trenggono optimis, sektor kelautan dan perikanan mampu menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi negara.

Tiga program prioritas tersebut meliputi peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk kesejahteraan, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Selain itu, kebijakan larangan ekspor benih bening lobster (BBL) turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Menteri Trenggono menegaskan, larangan dibuat semata untuk mendorong tumbuhnya budidaya lobster nasional yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  (ind)