INDOAGRIBIZ–Sebanyak 408 paket bantuan alat penangkapan ikan (API) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diterima nelayan Cirebon dan Indramayu, Jawa Barat. Bantuan API tersebut secara simbolis diserahkan langsung kepada nelayan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja.

Hadir dalam pembagian API tersebut Walikota Cirebon Nasrudin Azis, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Jafar Ismail, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon Imas Masriah, serta Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota setempat.

Dari jumlah 408 paket bantuan API tersebut, 33 paket untuk Kota Cirebon, 37 paket untuk Kabupaten Cirebon dan 338 paket untuk Kabupaten Indramayu. Bantuan diterima oleh 408 nelayan yang tergabung pada 37 koperasi dengan beragam jenis dan ukuran. Total nilai bantuan mencapai Rp10,54 miliar.

Sebelumnya, pada bulan Juni 2017 telah disalurkan pula bantuan API untuk Kabupaten Indramayu sebanyak 326 paket. Selanjutnya, bantuan API untuk Cirebon dan Indramayu akan ditambah lagi pada bulan November sebanyak 435 paket. Dengan demikian total Bantuan API ramah lingkungan dari KKP tahun 2017 untuk Cirebon dan Indramayu sebanyak 1.169 paket dengan nilai sekitar Rp24,5 milyar.

Bantuan API ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikaman No. 71 Tahun 2016 tentang  Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Permen tersebut melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti cantrang dan sejenisnya.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta para nelayan di Jawa Barat untuk menggunakan alat penangkapan ikan (API) yang ramah lingkungan. Menurut Deddy, Alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sudah seharusnya ditinggalkan oleh nelayan sebagai bentuk tanngung jawab keberlangsungan sumberdaya perikanan di masa depan.

“Tidak ada pemerintah yang mau menyengsarakan rakyatnya. Alat tangkap ikan yang tdak ramah lingkungan sebaiknya ditinggalkan. Kita dituntut untuk punya hidup keberlangsungan. Jika kita mengabaikan keberlanjutan dengan penggunaan API yang tidak ramah lingkungan, maka kita akan disumpahi anak cucu kita karena tidak bisa merawat keberlanjutan,” ujar Wagub saat penyerahan bantuan API kepada nelayan di PPN Kejawanan Cirebon, Kamis (12/10/17).

Wagub juga meminta agar nelayan Jabar untuk mengurus kartu nelayan. Sebab dengan kartu tersebut dapat mempermudah nelayan mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti asuransi nelayan dan bantuan lainnya. Terang saja, kata Wagub, ada lebih dari 100 ribu nelayan di Jabar namun baru 57 ribu yang memiliki kartu nelayan.

Sementara itu Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja mengatakan, bantuan pemerintah ini akan sangat membantu nelayan. Dengan bantuan ini, pemerintah hadir dalam memberikan solusi bagi nelayan untuk mengembangkan usahanya antara lain melalui pemberian bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan.

“Langkah ini menjadi salah satu bukti bahwa pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sama-sama sangat penting dan saling sinergis untuk diwujudkan,” ujar Sjarief.

Lebih jauuh Sjarief menyatakan, pilar keberlanjutan tak hanya keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi yang tak kalah penting adalah keberlanjutan usaha perikanan tangkap dari para nelayan kita yang sangat kita cintai dan banggakan ini.

Menurutnya, syarat nelayan penerima bantuan harus tergabung dalam koperasi, memiliki kartu nelayan dan kapal dengan ukuran di bawah 10 GT. Bantuan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari langkah pemerintah menuju tata kelola perikanan Indonesia yang lebih baik.

“Bantuan API ramah lingkungan ini merupakan program prioritas Ditjen Perikanan Tangkap yang diharapkan dapat memperkuat armada perikanan tangkap nasional, serta menambah produktivitas penangkapan ikan dan mutu hasil tangkapan sehingga pendapatan dan kesejahteraan nelayan dapat meningkat,” katanya.

Bantuan permodalan

Dalam kesempatan yang sama, DJPT juga membuka gerai permodalan yang bekerja sama dengan BRI untuk fasilitasi nelayan alih alat penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan.

Sjarief menyebutkan hal ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan skala usaha nelayan, termasuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk membeli API ramah lingkungan secara mandiri.

Untuk Jawa Barat sampai saat ini telah terfasilitasi Rp 3,96 milyar permodalan, dan pada saat acara disampaikan simbolis bantuan permodalan sebesar Rp 629 juta kepada 10 debitur, terdiri dari 3 orang Kota Cirebon dengan bantuan permodalan sebesar Rp 25 juta, 4 nelayan Kabupaten Cirebon (Rp 572 juta), dan 3 nelayan Kabupaten Indramayu (Rp 32 juta).

Selain itu Sjarief juga menyerahkan secara simbolis kartu nelayan baru kepada 10 nelayan dan klaim asuransi kepada 10 nelayan. Total klaim asuransi nelayan untuk Kabupaten Cirebon dan Indramayu mencapai Rp 1,68 milyar.

Adapun nilai manfaat santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp 200 juta apabila meninggal dunia, Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap dan Rp 20 juta untuk biaya pengobatan.

Sedangkan jaminan santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan Rp 160 juta apabila meninggal dunia, cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan Rp 20 juta. Untuk Jawa Barat sendiri pada tahun 2017 ini ditargetkan nelayan yang menerima bantuan asuransi sebanyak 17.550 orang dan sampai saat ini telah terealisasi sebanyak 15.802 orang. (NSS)