Indoagribiz.com. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) tentang Penyediaan dan Penggunaan Jasa Perbankan, di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta, Jumat (25/8). Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta.

Menteri Susi mengatakan, kesepakatan tersebut bertujuan untuk mempercepat berjalannya program-program KKP, terutama yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

“Hari ini kita menandatangani dua MoU, tadi dengan BRI, sekarang dengan BNI, beberapa minggu yang lalu dengan PLN dan PERTAMINA. Sinergi pemerintah dan BUMN untuk me-rolling lebih cepat program-program pemerintah,” ujar Susi.

Senada dengan pernyataan Menteri Susi, Wakil Direktur Utama BNI Herry Sidharta menyatakan, BNI akan terus mendukung program-program KKP dengan penajaman dukungan dan solusi dalam pengelolaan keuangan, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan di KKP.

Herry menambahkan, BNI berkomitmen untuk mendukung sektor kelautan nasional. “Berbagai usaha telah kami lakukan untuk meningkatkan usaha pada sektor penangkapan ikan yang sedang digalakan pemerintah, di antaranya kredit untuk pergantian alat tangkap menjadi alat tangkap ramah lingkungan yang ditujukan pada para nelayan,” tuturnya.

Sektor kelautan dan perikanan seperti pada usaha perikanan tangkap, pengembangan sektor budidaya ikan, rumput laut, pengembangan industri garam juga membutuhkan dukungan permodalan. Herry menyatakan BNI siap membantu pengembangan sektor kemaritiman misalnya dengan pengembangan industri dan angkutan perkapalan, industri olahan hasil laut, serta perdagangan laut.

Menteri Susi dalam kesempatan tersebut juga meminta dukungan BNI dalam pergantian alat tangkap (cantrang) ke alat tangkap ramah lingkungan. Menurutnya, di beberapa wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) masih terjadi permasalahan peralihan alat tangkap.

“Kami memastikan bahwa program pemerintah untuk pergantian alat tangkap itu bisa dibantu, bisa disupport, didukung penuh oleh lembaga keuangan pemerintah melalui BUMN-BUMN ini, supaya percepatan peralihan alat tangkap ini segera dapat terjadi dan masyarakat dapat menikmati keuntungannya,” harap Susi.

Dukung bisnis pakan

Menteri Susi juga mendorong BNI untuk mendukung bisnis pakan mandiri pembudidaya dengan mempermudah akses permodalah dan memperkecil bunga bagi pembudidaya kecil.

Menurutnya, dengan membuat pakan mandiri, pembudidaya dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar, sehingga BNI tak perlu takut memberi kredit kepada mereka. “Kalau sebelumnya mau memberikan kredit ragu-ragu, sekarang tidak perlu ragu lagi,” seloroh Menteri Susi.

Guna mempermudah nelayan memperoleh akses permodalan, Menteri Susi ingin agar KKP bersama perbankan ‘jemput bola’ dengan mendirikan terobosan baru yang dapat disebut ‘café financing’ atau ‘café permodalan’.

“Kalau ini berhasil, ini sebuah terobosan yang pasti sesuai dengan program pemerintah, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan juga berkeadilan karena kita menjemput bola kepada masyarakat-masyarakat yang selama ini kesulitan akses,” terang Menteri Susi.

Menteri Susi ingin mematahkan stigma bahwa ekonomi besar sulit dan tidak adil bagi masyarakat kecil, dengan menyediakan warung permodalan dengan bunga yang kecil, sesuai dengan tujuan program yaitu pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dan keberpihakan. (NSS)