Mentan SYL: Stok Beras Surplus, Tak Ada Impor dan PPN Sembako Umum
Makassar – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL)
menegaskan ketersediaan beras nasional saat ini aman sehingga tidak
perlu dilakukan impor beras. Bahkan pemerintah tidak pernah ada ingin
memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako umum yang
dikonsumsi masyarakat.
“Impor beras dan PPN sembako umum itu tidak ada. Ini adalah
pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak dan menjadi sebuah isu
karena sampai sekarang ini pemerintah belum pernah merancang untuk
kenaikan PPN sembako. Kalau pun itu ada pasti Menteri Pertanian tahu.
Jadi jangan membuat petani resah,” demikian dikatakan Mentan SYL usai
rapat di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Makassar, dikutip dari
laman resmi Kementerian Pertanian, Minggu (11/7).
“Presiden Jokowi pun sudah tegas mengatakan impor beras itu tidak ada.
Bahwa boleh saja orang-orang melempar isu seperti itu. Dan bahkan Pak
Presiden katakan dari mana rumor itu. Pemerintah tidak pernah
membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako,” sambung
SYL.
SYL menjelaskan tentang tidak perlu impor beras yakni hingga saat ini
Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup banyak baik yang ada pada
pengendalian langsung Bulog, penggilingan dan pada penanganan
pemerintah daerah. Produksi beras pada masa tanam (MT) I tahun 2021
sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus overstok pada Januari 2020
sebesar 7,39 juta ton, sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta
ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29
juta ton.
“Oleh karena itu, dalam kondisi Covid 19 dan berbagai pembatasan,
pangan kita terkendali dengan baik. Ini hampir setiap minggu dicek
oleh Bapak Presiden dan kemarin dalam dapat virtual, Bapak Presiden
meminta agar pengendalian pangan untuk kebutuhan nasional sepenuhnya
di bawah kendali beberapa menteri untuk dipersiapkan maksimal,”
jelasnya.
Lebih lanjut SYL menyebutkan alasanya berikutnya mengapa tidak perlu
impor beras yakni masa tanam II 2021 (Kemarau basah) sudah dimulai dan
panen pada pertengahan tahun berpotensi menambah stok pangan nasional.
Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan produksi beras pada MT II
sebanyak 14,25 juta ton dengan surplus beras di awal Juli 10,29 juta
ton sementara konsumsi beras 14,91 juta ton, sehingga akhir Desember
2021 diperkirakan terdapat surplus stok beras sebesar 9,63 juta ton.
“Pada aspek harga, pergerakan harga beras medium di pasaran relatif
stabil tanpa kenaikan signifikan. Harga gabah ditingkat penggilingan
yang relatif stabil dan mengalami penurunan indikasi produksi cukup
tinggi,” bebernya.
Fakta selanjutnya, kata SYL, stok beras saat ini di Perum Bulog dalam
bentuk cadangan beras pemerintah sebesar 1,37 juta ton, diatas batas
aman 1 juta ton, sementara stok beras komersial 13,969 ton. Penyaluran
beras untuk kepentingan stabilisasi harga, pasokan dan kebencanaan per
bulan 80 ribu ton, maka stok beras tersebut aman sampai dengan akhir
tahun.
“Kalau melihat data ini, ketersediaan pangan berjalan dengan baik.
Sesuai perintah Bapak Presiden, saya setiap hari turun ke lapangan.
Jadi satu-satunya yanh kita harapkan tidak boleh berhenti adalah
kesiapan dan akselerasi pangan. Dar sinilah pangan tersedia, lapangan
kerja juga tetap jalan dan ekonomi dasar tetap berputar,” tegasnya.
SYL mengaku kebutuhan konsumsi beras nasional masih cukup besar, hal
ini dikarenakan sebagaian besar penduduk Indonesia masih menjadikan
beras sebagai bahan pangan utama. Oleh karena itu Kementerian
Pertanian (Kementan) memiliki komitmen yang kuat untuk menjamin
ketersediaan beras dan bahan pangan pokok lainnya melalui sejumlah
program peningkatan produksi.
“Kementan telah merumuskan 5 cara bertindak (CB) sektor Pertanian di
masa pandemi, sebagai upaya penyediaan ketersediaan pangan dan
pemulihan ekonomi nasional,” ucapnyan
Kementan pun, sambungnya, berhasil melakukan upaya peningkatan
kapasitas produksi. Di antaranya melalui intensifikasi pertanaman,
pengembangan lahan rawa dan lahan kering, Optimalisasi Peningkatan
Indeks Pertanaman (OPIP), fasilitasi alat mesin pertanian dan
perbaikan infrastruktur.
“Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan
pertanian sebagai upaya menjaga produksi dan kesejahteraan petani.
Bantuan ini melalui dana KUR dengan bunga hanya 6 persen. Total dana
KUR tahun ini Rp 70 triliun dan baru terserap Rp 36 triliun. Kami
dorong petani agar menggunakan dana KUR ini sehingga pertanian kita
semakin maju,” terang SYL.
Perlu diketahui, berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB sektor
pertanian tahun 2020 yakni masa pandemi Covid 19 hanya sektor
pertanian yang mengalami kenaikan signifikan, yakni 16,4 persen.
Ekspor juga naik 15,79% dengan nilai Rp 451,77 triliun di 2020 dan
ekspor tahun 2021 ini di triwulan I saja telah menyumbang 39,99%,
setara dengan Rp 200 triliun.
“Ini kinerja nasional dan saya berharap semua provinsi khususnya
Sulawesi Selatan bisa melalukan kenaikan pertumbuhan ekonomi seperti
ini. Ketersediaan pangan harus selalu tersedia, sebab hanya dengan
pertanian kita bisa maju. Tidak ada kata mundur, pertanian harus maju
terus,” tandas SYL.
Sumber foto : laman resmi Kementerian Pertanian