Dirjen Hortikultura Spudnik Sujono saat memberikan keterangan pers

INDOAGRIBIZ–Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot dan memecat AA terkait pelanggaran tindak pidana korupsi Rp 130 juta. AA adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung pada program Pengggerak Membangun Desa (PMD).

Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian, Spudnik Sujono, kepada wartawan mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini di daerah Kalimantan yang merupakan pogram tahun 2015. Kegiatan ini dalam bentuk penyaluran bantuan sarana hortikultura kepada kelompok tani tahun 2015.

“Dalm kasus ini yang bersangkutan konon telah mengembalikan uang sebesar Rp 130 juta tersebut. mitra kerjanya CV Cipta Bangun Semesta dan grup perusahaan yang berkaitan juga langsung diblacklist,” ujar Spudnik kepada wartawan di kantornya, Senin (26/2/18).

Menurut Spudnik, atas penanganan kasus ini, Mentan Amran mendukung penuh penegakan hukum. Mentan juga, kata Spudnik, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kejaksaan Agung.

Lebih jauh Spudnik mengungkapkan, berkaitan dengan tata kelola pertanian, Mentan Amran melakukan reolusi mental di antaranya telah dilakukan demosi dan mutasi 1.294 pegawai serta memecat beberapa pegawai yang melakukan pelanggaran.

Untuk menciptakan aparatur yang bersih dan wibawa berbagai upaya dilakukan Mentan, antara lain, pertama, menempatkan Satgas KPK, Polri dan Kejaksaan Agung guna mengawal program dan anggaran. Kedua, bersama Menteri Perdaganagn, Kappolri, Kabulog, KPPU membentuk Satgas Pangan.

Ketiga, lelang jabatan secara pofesional dan transparan. Keempat, mendidik disiplin bekerja full time per hari dan terjun langsung di lapangan. Kelima, mengembangkan whistleblowers’s system, tempat penaduan melalui www.pertanian.go.id/wbs/ dijamin rahasia pelapor atau bisa juga pengaduan dan keluhan melalui sms ke 2106 atau ke 08138303444.

Upaya Mentan bersih-bersih di lingkungan diapresiasi KPK. Pada saat peringatan Hari Anti Korupsi Dunia pada 12/12/2017 Kementan memperoleh penghargaan dari KPK sebagai kementerian dengan sistem pengendalian gratifikasi terbaik.

Menurut Spudnik, tidak hanya anti KKN, Amran juga tidak kompomi terhadap mafia dan kartel pangan. Lebih dari 40 kasus pengoplos pupuk diproses hukum. Kartel daging, bawang, ayam dan lainnya kena sanksi KPPU. Lebih dari 200 kasus pangan diproses hukum oleh Satgas Pangan. [nss]