KKP Berikan Assessment pada 2.550 Penyuluh Perikanan

Jakarta(Indoagribiz) –  Assesment (Kegiatan Penilaian Kompetensi) diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2.550 penyuluh perikanan (luhkan) PNS.

Kegiatan assement berawal dari beralihnya 3.161 penyuluh perikanan PNS yang tersebar di 33 provinsi menjadi pegawai KKP. Hal ini sebagai implementasi dari amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah.

Kepala BRSDM KP Sjarief Widjaja mengatakan proses assessment ini dilakukan untuk membentuk para luhkan agar lebih kompetitif dan siap  menghadapi berbagai tantangan. “Dengan assessment ini, kita ingin memastikan bahwa penyuluh yang ada di lapangan adalah penyuluh yang punya kompetensi dan profesionalisme dalam rangka menghadapi revolusi industri fase 4.0,” tutur Sjarief pada awal media  pada konferensi pers di Jakarta (5/9).

Ia mennginformasikan kegiatan assement luhkan akan dilakukan pada September – Oktober 2018, terlaksana di bawah koordinasi Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KP (BRSDM), bertempat di 17 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di SUPM Ladong, SUPM Pariaman, Pekanbaru, DKI Jakarta, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, Denpasar, SUPM Pontianak, Banjarbaru, Balikpapan, BPPP Bitung, Palu, BRPBAPPP Maros, Kendari, BPPP Ambon, Jayapura dan SUPM Sorong.

“Melalui hasil assessment, diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui kepribadian SDM, kekuatan dan kebutuhan peningkatan kompetensi serta sebagai rujukan dalam penyusunan program pengembangan dan pelatihan. Sebagai salah satu indikator dalam melakukan pemetaan dan mengukur kemampuan teknis perikanan dan penyuluhan yang dimiliki luhkan,” jelas Sjarief.

Ikut angkat bicara Sekretaris BRSDM Maman Hermawan menjelaskan, penyuluh yang telah di assement akan ditempatkan di zona – zona perikanan, yang terbagi menjadi 3 zona yakni zona hijau, kuning, dan merah. “Zona hijau itu untuk wilayah yang sudah baik pengembangan perikanannya, zona kuning yang sedang dan masih membutuhkan sedikit sentuhan, dan zona merah yang masih perlu kita upayakan untuk di dorong optimalisasi potensi perikanannya karena belum dimanfaatkan dengan baik. Untuk penyuluh perikanan PNS dengan pengalamanpdan profesional lebih akan di tempatkan pada zona merah untuk mendongkrak peningkatan potensi perikanan yang ada di wilayah tersebut.

“Intinya setelah assesment penyuluh perikanan kita akan lebih profesional dan kompeten dalam mendampingi pelaku utama perikanan, kita fokuskan pada kualitas penyuluh bukan dari jumlahnya. Karena wilayah kita sangat luas, jadi jumlah penyuluh PNS yang ada sekitar 3.161 penyuluh ditambah sekitar 2.500 penyuluh perikanan bantu diharapkan bisa mengoptimalkan semua wilayah kerja yang ada dengan hasil yang baik,” ucap Maman.