Jakarta(Indoagribiz) – Sebagai salah satu industri strategis dalam perekonomian nasional, sawit memegang peranan kunci.

Pasalnya industri sawit khususnya kebun sawit yang berada pada sekitar 200 kabupaten, berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah, meciptakan kesempatan kerja, maupun penurunan kemiskinan.

Gonjang ganjing industri sawit pasca keputusan Mahkamah Konstitusi harus dielaborasi dalam suatu forum yang mampu memberikan rumusan atau solusi yang yang baik untuk semua stakeholder di industri sawit termasuk petani di dalamnya. Untuk itu Majalah Agrina bersama PASPI menggelar Seminar Sawit untuk membahas permasalahan tersebut pada 5 September lalu di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Bungaran Saragih Dewan Pembina PASPI dan Ketua Dewan Redaksi Majalah AGRINA menguraikan, sawit sangatlah strategis tapi masalahnya banyak juga. Belakangan kita ada keputusan MK 138/2015. Intinya, legalitas sawit haruslah HGU (Hak Guna Usaha). Kalau Undang – undang (UU) Perkebunan bisa HGU atau IUP (Izin Usaha Perkebunan). Sebenarnya UU ini melanjutkan UU Orde Baru untuk mempercepat proses sawit menyelesaikan banyak hal. Dulu bahkan bukan IUP, malah bukan HGU juga, disuruh tanam dulu.

Pekerjaan rumah kita sangat besar sekali. Sebab 12 juta hektar, baru berapa persen yang HGU berapa yang belum.”Menurut legalitas kita, itu tidak legal. Jadi, bagaimana caranya supaya tidak menjadi masalah legalitas. Butuh waktu untuk follow up keputusan MK, kepres, atau Kepmen, tapi harus ada yang menjembatani. Dan itu butuh waktu. Sebelum itu terjadi seolah-olah ilegal. Ada legal terdahulu sebenarnya.
Bagaimana secepat mungkin pemerintah, apakah Menko Maritim atau Perekonomian, atau Setneg. Paling kesulitan adalah Ditjenbun. BPN mengeluarkan HGU. Kehutanan yang pelepasan hutan. Kemenkumham harus ikut di sini. Marilah kita cari jalan secepat mungkin agar status legalitas ini tidak dipersoalkan,” tandas Bungaran.

Ikut angkat suara Tiur Rumondang, Direktur RSPO Indonesia menjelaskan, RSPO telah mengeluarkan pernyataan pada 12 Oktober 2017 kepada para pemangku kepentingan di Indonesia terkait Hak Guna Usaha. Pernyataan tersebut mengatur persyaratan legalitas lahan di mana hak atas lahan bagi anggota RSPO yang akan menjalani sertifikasi harus dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang sah.

Setelah dikeluarkannya pernyataan tersebut, Sekretariat RSPO menerima komentar dari para pemangku kepentingan yang memicu diskusi lebih lanjut di Dewan Gubernur (Board of Governor/BoG) RSPO. Di dalam pertemuan yang dilangsungkan 27 Juni 2018, Dewan Gubernur RSPO kemudian memutuskan untuk merevisi persyaratan RSPO terutama terkait ketentuan bagi unit kelola yang sudah mendapatkan sertifikat RSPO yakni bagi perusahaan perkebunan anggota RSPO yang belum bersertifikat dan ingin mengajukan sertifikasi RSPO perusahaan tersebut harus menunjukkan bukti kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk unit yang akan disertifikasi.

Sementara bagi perusahaan perkebunan yang saat ini sudah bersertifikat RSPO tetapi belum memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) maka sertifikat tetap berlaku dan dapat melanjutkan ke proses resertifikasi.
Ketentuan tersebut berlaku sejak 13 Juli 2018 atau sejak dikeluarkannya pemberitahuan sampai dengan akhir 2019. Dewan Gubernur RSPO akan meninjau kembali penerapan keputusan tersebut dan akan memberikan panduan lebih lanjut terkait hal ini kemudian.

Ikut angkat bicara Dedi Junaedi,Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementan
“Bagi kami Ditjen Perkebunan, justru dengan adanya putusan MK tersebut mendorong perusahaan segera memproses perizinan, IUP dan HGU. Sehingga bisa mendorong juga percepatan sertifikasi ISPO. HGU adalah salah satu prasyarat untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Selama ini yang menjadi hambatan utama adalah aspek legalitas lahan karena banyak perusahaan setelah mendapatkan IUP, tidak segera mengurus HGU.

Menambah suara Mukti Sardjono, Direktur Eksekutif GAPKI menyampaikan pendapat menurutnya Keputusan MK No. 138/2015 adalah ketentuan yang ideal untuk kepastian berusaha di bidang kelapa sawit
“Perlu ada pengaturan transisi terhadap kebun sawit yang sudah dibangun dan sudah punya IUP namun HGU masih dalam proses, selain itu juga perlu adanya kepastian kapan waktu penyelesaian HGU, baik lahan eks APL maupun eks HPK. Selain itu perlu juga dipertimbangkan pemerintah menyediakan lahan yang sudah clean and clear sehingga proses perolehan lahan tidak lagi dilakukan oleh pengusaha/investor,” paparnya menyampaikan masukan.