Jakarta – Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI) menyatakan kebijakan pengelolaan sektor pertanian telah menimbulkan ketidakadilan bisnis pangan sehingga harus ditata ulang.

Ketua Umum MAI Fadel Muhammad mengatakan, dalam tata niaga pangan terjadi anomali pasar yang telah berlangsung lama karena pada puncak piramida bisnis pangan struktur pasarnya cenderung oligopolistik, meskipun di tingkat petani struktur pasarnya sudah demokratis. Pengusaha pangan besar memanfaatkan kelemahan sistem logistik dan distribusi yang belum efisien dan rantai pasok terlalu panjang.

“Struktur pasar dan perilaku pasar belum adil dan seimbang sehingga terlihat nyata tingginya disparitas harga antara di produsen dan konsumen,” ujar dia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/7) terkait penggerebekan Gudang Beras PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi, 20 Juli lalu.

Menurut Fadel, secara umum dalam bisnis pangan, yakni beras, jagung, bawang merah, cabai, gula, daging sapi, daging ayam, telur dan minyak sawit. “Middleman” atau pedagang meraup untung di atas normal profit. Untuk sembilan komoditas pangan strategis para pelaku bisa memperoleh Rp463 triliun setahun. Sedangkan petani memperoleh harga rendah dan profit marjin petani sekitar Rp105 triliun.

“Ini angka fantastis. ‘Middleman’ telah berperilaku parasit terhadap petani. Di sisi lain ‘middleman’ ini juga menghisap konsumen. Konsumen menanggung harga mahal senilai Rp1.320 triliun,” ujar mantan Gubernur Gorontalo itu.

Fadel menjelaskan, untuk memproduksi padi 79,3 juta ton gabah kering giling atau 46,1 juta ton beras setahun diperlukan biaya sekitar Rp278 triliun dan petani memperoleh marjin Rp65,7 triliun. Sedangkan pada sisi hilir, konsumen membeli beras kelas medium rerata saat ini Rp10.582 per kilogram (kg) setara Rp488 triliun. Bila konsumen membeli beras premium maka angkanya jauh lebih tinggi lagi.

Sementara pedagang perantara atau “middleman” setelah dikurangi biaya prosesing, pengemasan, gudang, angkutan dan lainnya memperoleh profit marjin Rp133 triliun.”Distribusi profit marjin antarpelaku ini jelas tidak berkeadilan. Pasalnya, keuntungan produsen Rp65,7 triliun ini jika dibagi kepada 56,6 juta anggota petani dari 14,1 juta rumah tangga petani padi, maka setiap petani hanya memperoleh marjin Rp1-2 juta per tahun,” kata dia.

‚ÄúSementara setiap “middleman” menikmati ratusan juta setahun, jauh di atas profit normal. “Sedangkan konsumen dirugikan menanggung harga tinggi,” tambah dia.

Untuk mengatasi disparitas pangan, kata dia, perlu kebijakan alternatif yang bersandar pada konstitusi khususnya pasal 33 UUD 45. Negara harus melakukan intervensi terbatas guna menghilangkan sumber distorsi bisnis pangan, terutama perilaku parasit pengusaha besar.”Kebijakan tata kelola sektor pertanian harus ditata ulang agar petani beroleh keadilan dan mampu berpendapatan,” ujar dia.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan petani jangan dijadikan sebagai objek dan dikorbankan, tetapi harus diciptakan keseimbangan manfaat wajar antarpelaku sehingga petani memperoleh harga dan marjin yang layak. “Middleman” mendapat normal profit dan konsumen menikmati harga lebih murah.

“Ya hitung-hitungan solusinya adalah dengan cara menggeser marjin yang dinikmati ‘middleman’ semula Rp133,4 triliun menjadi Rp21,6 triliun, sebagian marjin digeser ke petani padi dan sebagian ke konsumen,” kata dia.

Fadel mengungkapkan, sejumlah solusi, yakni melarang penimbunan beras dan mengeluarkan stok beras di gudang-gudang minimal 50 persen, menekan disparitas harga beras di produsen dan di konsumen serta memperlancar arus distribusi pangan.