KKP Tetapkan Rencana Aksi Nasional
Konservasi Mamalia Laut Di Indonesia

Jakarta(Indoagribiz). Duyung atau yang dikenal juga dengan dugong saat ini jumlahnya semakin menipis di perairan Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti memperkirakan saat ini populasi dugong di perairan Indonesia tinggal 1.000 ekor saja.Tak elak KKP mengambil langkah untuk melakukan konservasi terhadap mamalia laut termasuk dugong.

Menurutnya kebiasaan masyarakat yang masih mengkonsumsi dugong terutama di daerah Toli-toli Sulawesi Tengah harus segera dihilangkan. Pemerintah dalam hal ini KKP telah menggandeng LIPI dan WWF dalam menyusun rencana aksi Nasional (RAN) konservasi mamalia laut di Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 79/KEPMEN-KP/2018 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Mamalia Laut.

Dalam rencana aksi nasional tersebut telah ditetapkan strategi konservasi mamalia laut  (duyung, paus, dan lumba-lumba) di Indonesia.

“Kami sudah menyiapkan RAN untuk mamalia laut tentu hasilnya bisa kita lihat nanti dengan adanya penambahan populasi,” ujar Brahmantya pada kegiatan Simposium Nasional Duyung dan Lamun di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta (21/11).

Ditemui ditempat yang sama, pesinetron Arifin Putra yang menjadi duta konservasi Dugong mengatakan, pihaknya bersama WWF berupaya memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana cara melindungi Dugong di perairan Indonesia. “Kami juga buatkan video mengenai cara berinteraksi dengan dugong agar tidak menggangu habitatnya maupun keberadaannya, keberadaan Dugong di perairan Indonesia harusnya dapat menjadi daya tarik pariwisata namun dengan batasan-batasan konservasi agar dapat tetap lestari,” ucap Arifin.

Saat ini perairan Indonesia merupakan tempat hidup dan jalur migrasi bagi 35 spesies mamalia laut. Semua jenis mamalia laut (termasuk duyung) yang ada di perairan Indonesia sudah ditetapkan menjadi jenis yang dilindungi melalui PP No. 7 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dalam Permen LHK No. 20 Tahun 2018 jo Permen LHK No. 92 Tahun 2018. Penetapan status perlindungan ini merupakan langkah awal dan bentuk komitmen nyata pemerintah Indonesia dalam rangka menjaga kelestarian mamalia laut dari ancaman kepunahan.

Brahmantya mengharapkan, Rencana Aksi Nasional Konservasi Mamalia Laut yang telah ditetapkan dapat menjadi acuan dan arahan bersama dalam mensinergikan gerak langkah kita dalam upaya perlindungan dan pelestarian mamalia laut di Indonesia. “Lebih lanjut, RAN Konservasi Mamalia Laut diharapkan tidak sekedar menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh para pihak, terutama oleh instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan. Oleh karena itu, KKP akan mengevaluasi pelaksanaan RAN tersebut setiap tahun”, tegasnya. Penetapan status perlindungan masih harus diikuti dengan upaya-upaya pelestarian lainnya mengingat terdapatnya beragam isu dan permasalahan yang mengancam kehidupan mamalia laut di Indonesia, baik yang disebabkan oleh kegiatan langsung manusia yang tidak ramah lingkungan atau merusak maupun hilangnya atau tercemarnya habitat hidupnya.

Ikut angkat bicara Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Andi Rusandi menambahkan bahwa saat ini KKP bersama P2O-LIPI, FPIK-IPB, dan WWF Indonesia sedang melaksanakan Dugong and Seagrass Conservation Project (DSCP), dengan sumber pembiayaan dari GEF. Program yang sudah berjalan sejak tahun 2016 difokuskan kepada 3 (tiga) isu utama yakni kebijakan, riset & penyadartahuan serta konservasi berbasis masyarakat. (DS)