Komisi IV DPR Dukung Penambahan Anggaran KKP Rp 8,043 Triliun

Jakarta (Indoagribiz)– Komisi IV DPR RI mendukung Usulan penambahan pagu anggaran belanja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun  anggaran 2022 sebanyak Rp 8,043 triliun,  mendapat dukungan Komisi IV DPR RI.  Dukungan  Komisi IV DPR RI disampaikan dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Kamis (24/6)

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, usulan penambahan anggaran sebesar Rp 8,043 triliun dilakukan karena banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu indikatif tahun 2022. Tambahan anggaran akan digunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan hingga peningkatan ekspor.

” KKP mengusulkan perbaikan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 8,043 triliun,” ujar Menteri Trenggono, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (24/6).

Menteri Trenggono mengatakan, apabila  penambahan anggaran tersebut disetujui, maka pagu indikatif KKP tahun depan mencapai Rp 14 triliun. Berdasaran Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021, KKP mendapat alokasi anggaran Rp 6,122 triliun yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 2,6 triliun dan belanja non operasional Rp 3,5 triliun.

Seperti diketahui, selain program reguler, KKP memiliki tiga program prioritas KKP hingga 2024. Program tersebut diantaranya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan. Kemudian pengembangan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

“Kami juga mengusulkan pendanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan pada  tahun 2022 sebesar Rp 3 triliun. Pendanaan ini untuk mendukung capaian program prioritas nasional hingga program prioritas kementerian di daerah,” jelasnya.

DAK bidang kelautan dan perikanan sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu DAK KP untuk Provinsi dan DAK KP untuk Kabupaten/Kota.

“Dapat kami sampaikan untuk tahun 2022, KKP mengusulkan pendanaan DAK bidang kelautan dan perikanan tahun 2022 sebesar Rp 3 triliun, yang terdiri atas DAK KP Provinsi sebesar Rp 1 triliun dan Kabupaten/Kota sebesar Rp2 triliun,” ujarnya.

Menurut Menteri Trenggono, terdapat empat menu kegiatan untuk DAK bidang kelautan dan perikanan tahun 2022 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung capaian sejumlah program pemerintah pusat maupun kementerian di daerah.

Kegiatan tersebut mulai dari untuk mendukung capaian program prioritas nasional dan pengembangan 5 food estate, serta penguatan kawasan sentra produksi pangan. Kemudian untuk peningkatan produksi perikanan, mendukung program terobosan KKP tahun 2021-2024, hingga guna mendukung pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi Covid-19.

Target dan output DAK Provinsi bidang KP tahun 2022 antara lain pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana di 66 pelabuhan perikanan, pengadaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi di 37 kawasan konservasi perairan daerah dan 21 lokasi pengawasan, pembangunan 50 unit perbenihan UPTD Provinsi serta pengadaan sarana dan prasarana garam rakyat di 9 Provinsi.

Sedangkan target dan output dari DAK bidang KP Kabupaten/Kota tahun 2022 antara lain pembangunan/rehabilitasi unit perbenihan sebanyak 90 unit. Kemudian,  pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil di 173 Kabupaten/Kota, pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil, serta rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan di 150 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Kerja, Komisi IV DPR RI selanjutnya akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan masing-masing program, kegiatan dan anggaran Tahun 2022 pada masing-masing eselon I lingkup KKP, atas revisi revisi pagu penambahan pagu anggaran yang diusulkan. (ind)