Dirjen Sjarief Widjaja memberikan keterangan kepada pers soal penggantian alat tangkap cantrang.

INDOAGRIBIZ–Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan membagikan 7.255 paket alat tangkap di 9 provinsi pada tahun 2017. Pembagian alat tangkap ini sebagai tindak lanjut dari pelarangan alat penangkapan ikan jenis cantrang.

Total anggaran yang dialokasikan untuk penggantian alat tangkap tersebut sebesar Rp 182 milyar dengan rincian, APBN API Rp 89 milyar untuk 2.990 paket, APBN Revisi Rp 59 milyar untuk 2.285 paket dan APBN dari pengalihan kapal sebesar Rp 34 milyar untuk 1.304 paket alat tangkap.

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan, alat tangkap ini sudah harus terdistribusikan pada akhir November 2017 karena pada awal tahun 2018 sudah tidak ada lagi alat tangkap yang merusak lingkungan seperti cantrang, dogol dan sejenisnya.

Alat tangkap yang dibagikan, kata Sjarief, diproduksi dari beberapa pabrik yang berlokasi di Rancaekek, Cirebon. Pabrik- pabrik tersebut memproduksi beberapa jenis alat tangkap di antaranya gillnet permukaan, gillnet pertengahan, gillnet dasar, bubu dan pancing.

“Alat tangkap ini nantinya akan dibawa dari pabrik dengan truk truk, berkumpul di satu titik dan akan dibagikan langsung kepada nelayan tidak melalui perantara agar tidak ada lagi nelayan yang beralasan tidak menerima bantuan,” ujar Sjarief Widjaja kepada wartawan di Jakarta (7/9/17).

Seperti diketahui, pelarangan alat tangkap cantrang didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).

Kemudian pemerintah menetapkan peraturan pelarangan alat tangkap cantrang yang berakhir pada akhir Juni 2017 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen PT No. 664 tahun 2017, namun diperpanjang hingga 31 Desember 2017 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen PT atas nama Menteri KP No. 743 Tahun 2017 tentang pendampingan peralihan alat penangkapan ikan pukat tarik dan pulat hela di WPP NRI.

“Untuk pelaksanaan penyaluran tersebut kami akan berkoordinasi dengan bupati, Kadis, Kejari dan Kapolres setempat, termasuk pihak penyedia agar pembagian ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target,” ujar Sjarief.

Menurut Sjarief, sebelumnya KKP sudah melakukan sosialisasi dengan nelayan mulai dari tahun 2009 terkait alat tangkap yang dilarang ini. Tahun 2017 pada 4 Januari 2017 sudah dilakukan dialog dengan gubernur dan nelayan di PPP Klidang Lor, Batang. Pada 31 Maret 2017 dialog Dirjen PT di PPN Brondong Lamongan Jatim dihadiri Wakil Ketua Komisi dan anggota Komisi 4 DPR RI. Pada 17 Juii 2017 dialog kepala KSP, Dirjen PT di PPI Tegalsari dihadiri Walikota Tegal, Kapolda Jateng, Satgas 115 dan pada 13 Agustus 2017 dialog dengan nelayan jaring dogol dan bagan berperahu di PP Kuala Penet Lampung Timur.

Direktur Kapal dan Alat Penangkapan Ikan KKP Agus Suherman menambahkan, jadwal pembagian alat tangkap ini dibagi menjadi 5 tahapan selama 3 bulan. Bulan September akan disalurkan 1.667 paket yakni, pada 13 September di TPI Tegal Jawa Tengah sebanyak 340 paket. Pada 15 September di PPN Kejawanan Cirebon sebanyak 51 paket dan 20 September hingga 7 Oktober di BPPI Semarang (Jateng), PPN Brondong (Jatim), Cirebon (Jabar), PPN Lempasing (Lampung), dan PPN Karangantu (Banten) dengan total 1.276 paket alat tangkap. (NYONG)