INDOAGRIBIZ–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan percepatan sertifikasi bagi unit usaha pembudidayaan ikan khususnya komoditas untuk orientasi ekspor. Percepatan dilakukan dengan cara menjemput bola kepada unit-unit usaha yang siap disertifikasi, dan melimpahkan kewenangan sertifikasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan, hal itu menanggapi kekhawatiran para pelaku usaha terhadap keberterimaan produk perikanan di pasar global, khususnya di USA dan Uni Eropa. Walaupun faktanya, saat ini tidak ada informasi komplain terkait mutu di negara-negara tujuan ekspor khususnya bagi produk udang yang mayoritas telah bersertifikat CBIB. Ini dapat terlihat dari kinerja ekspor udang yang cenderung positif dari tahun ke tahun.

“Tahun ini KKP siapkan anggaran senilai Rp3,1 miliar untuk kepentingan sertifikasi yakni untuk sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB). Anggaran ini kita lebih banyak alokasikan melalui dekonsentrasi, sehingga seluruh provinsi dapat melakukan proses sertifikasi sekaligus surveillance ke unit-unit usaha budidaya,” terang Slamet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/2).

Slamet menambahkan, auditor CBIB mencapai lebih kurang 1000 orang dan tersebar di daerah. Menurutnya, sebelumnya proses penilaian sertifikasi dilakukan oleh tim auditor pusat sehingga butuh waktu dan anggaran yang tidak sedikit. “Akhir tahun lalu kita sudah lakukan review terhadap auditor CBIB tersebut,” tambahnya.

Slamet juga menjelaskan, KKP telah melakukan harmonisasi kaidah CBIB dengan standar Internasional (Global GAP) yang isinya lebih komprehensif sesuai permintaan pasar perikanan global. Di mana di dalamnya bukan hanya aspek mutu, food safety, dan social responsibility, namun aspek sustainability juga jadi perhatian yang menyangkut preferensi masyarakat global saat ini.

“Nantinya kami tengah berencana menyatukan seluruh sertifikasi yakni CPIB, CBIB, CPPIB, CPOIKB ke dalam satu dokumen sertifikasi yakni Indonesian Good Aquaculture Practice (IndoGap). Ini untuk menjamin agar proses sistem jaminan mutu dan keamanan pangan lebih terintegrasi,” imbuhnya.

Sementara untuk menjamin konsistensi penerapan CBIB pada pembudidaya kecil, pemerintah juga akan melakukan kontrol melalui inspeksi secara berkala dalam rangka membina dan menumbuhkan tanggung jawab pembudidaya. Inspeksi bisa melibatkan pengawas perikanan yang sudah ada. [nss]