Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pendatanganan kesepakatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka persiapan hibah lahan untuk kegiatan revitalisasi perairan umum, pada Jumat (04/08).

Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan antara KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sejak tahun 2016 dengan beberapa pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait soal revitalisasi perairan umum di berbagai daerah.

Dalam penandatanganan ini KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran langsung dilakukan oleh Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.

Kesepakatan bersama tersebut antara lain berisi tentang kesediaan dan persetujuan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghibahkan aset barang milik daerah Kabupaten Pangandaran berupa tanah seluas 41.545 m² berlokasi di Blok Bulak Laut Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 590/Kpts.263-Huk/2017.

Nantinya lahan yang dihibahkan tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum yaitu revitalisasi perairan umum guna pembangunan embung/danau penampungan air sebagai lahan budidaya perikanan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya, pengendali banjir serta untuk mendukung kawasan pariwisata Kabupaten Pangandaran.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, kegiatan revitalisasi perairan umum merupakan kebijakan yang telah digariskan oleh Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yaitu upaya untuk memulihkan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan sebagai salah satu habitat sumberdaya perikanan untuk menuju kegiatan perikanan budidaya yang berkelanjutan.

“Setelah status lahan ini clear and clean, maka selanjutnya KKP akan segera menyelesaikan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan embung di Pangandaran. Pada bulan November nanti diharapkan pembangunan konstruksi sudah selesai dilaksanakan sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Slamet.

Untuk kegiatan revitalisasi perairan umum ini, KKP telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 16,4 milyar yang digunakan mulai dari proses penyusunan DED hingga pembangunan konstruksi embung.

Sementara itu, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran sepakat dengan KKP akan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan serta menyambut baik kegiatan revitalisasi perairan umum ini.

 “Embung yang akan dibangun nantinya selain dapat berfungsi sebagai reservoir (penampung air) juga dapat berfungsi untuk menunjang kegiatan perikanan budidaya secara berkelanjutan dan bermanfaat untuk pengembangan wisata di Pangandaran dimana saat ini pemkab Pangandaran sedang fokus dalam pengembangan wisata,” ujar Jeje.

Kabupaten Pangandaran sangat potensial menjadi contoh pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan yang holistik karena selama ini telah memiliki sektor pariwisata, menjadi salah satu sentra utama perikanan tangkap, pengolahan perikanan serta memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya.

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Pangandaran tercatat memiliki pantai sepanjang 91 km dan hampir 40% wilayahnya merupakan wilayah laut serta merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) IX Samudera Hindia yang mencakup perairan ujung barat Sumatera dan pantai selatan Jawa.

 

Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi lahan perikanan budidaya (payau dan tawar) sekitar 401,30 ha. Dengan potensi tersebut, maka Kabupaten Pangandaran sangat potensial untuk pengembangan perikanan budidaya baik laut, payau maupun tawar. (NS)