Program pembangunan kapal bantuan nelayan kembali digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun ini. Anggaran sebesar Rp 361 milyar pun sudah disiapkan untuk 994 unit kapal berbagai ukuran. dari 994 unit tersebut, sebanyak 568 unit kapal melalaui sistem e-katalog dan 426 unit melalui sistem lelang umum. Keterlambatan pembangunan kapal melalui e-katalog pada tahun 2016, menjadi pertimbangan pembangunan kapal juga sebagain menggunakan lelang umum.

Kapal-kapal yang akan dan sedang dibangun itu antara lain, kapal berukuran di bawah 5 GT sebanyak 449 unit, kapal 5 GT 384 unit, kapal berbobot 10 GT sebanyak 134 unit, 15 unit kapal 20 GT, 6 unit kapal berukuran 30 GT dan 3 unit kapal dengan ukuran 120 GT. Selain itu akan dibangun pula 3 kapal angkut dengan freezer berukuran 100 GT.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja mengatakan, hingga saat ini sebanyak 426 unit kapal ukuran <5 GT, 3 unit kapal ukuran 100 GT dan 3 unit kapal ukuran 120 GT dalam proses pada unit layanan pengadaan (ULP). Sementara 26 unit kapal <5 GT, 384 unit kapal 5 GT, 134 unit kapal 10 GT, 15 unit kapal 20 GT dan 6 unit kapal 30 GT telah melakukan kontrak dan telah melaksanakan pekerjaan pembangunan kapal perikanan. Kapal bantuan sebanyak 988 unit di antaranya akan didistribusikan kepada 265 koperasi yang tersebar di 130 kabupaten/kota dan 29 propinsi.

“Bantuan kapal perikanan ini ditujukan untuk nelayan lokal agar dapat memanfaatkan stok sumber daya ikan yang kian melimpah dengan optimal dan berkelanjutan. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan,” kata Sjarief saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (11/8).

Menurut Sjarief, pengadaan kapal pada tahun 2017 ini melibatkan nelayan sebagai calon penerima kapal bantuan. Sebelum lelang dilaksanakan, nelayan turut serta bersama tim Direktorat Kapal dan Alat Penangkapan Ikan, DJPT melakukan uji coba kapal bantuan dengan beragam ukuran pada bulan April dan Mei lalu di beberapa lokasi. Tujuannya agar bantuan kapal sesuai dengan kebutuhan nelayan.

Sementara untuk pengadaan alat penangkapan ikan pada tahun ini berjumlah 5.275 unit dengan total anggaran Rp 148,69 milyar. Sebanyak 49 spesifikasi teknis alat penangkapan ikan ramah lingkungan akan diberikan kepada nelayan dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Besar Penangkapan Ikan dan perguruan tinggi.

Dari total pengadaan alat penangkapan ikan pada tahun 2017, sebanyak 892 unit telah terdistribusi ke berbagai lokasi di Indonesia, sedangkan 1.383 unit dalam proses pendistribusian. “Pengadaan alat penangkapan ikan tersebut termasuk untuk bantuan alih alat penangkapan ikan yang dilarang,” tukas Sjarief.

Dari hasil review lapangan, cakupan wilayah penggantian alat penanangkapan ikan yang dilarang berada di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Banten, Lampung, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Penetapan calon penerima bantuan alih alat penangkapan ikan yang dilarang dengan memperhatikan aspek legal harus memiliki kartu nelayan, bukti pendaftaran kapal perikanan, pas kecil atau pas besar dan hanya untuk kapal di bawah 10 GT.

“Dengan bantuan sarana penangkapan ikan ini, saya harapkan volume produksi bisa meningkat menjadi 213.170 ton, nilai produksi mencapai Rp.2,1 triliun dan kenaikan rata-rata pendapatan nelayan Rp 1,8 juta per bulan,” ujar Sjarief. [NSS]