Bappenas bersama Rare tersebut menggali isu-isu strategis maupun permasalahan dalam pemberdayaan dan pengelolaan nelayan kecil

Bogor(Indoagribiz). Nasib nelayan kecil masih memprihatinkan hal ini terukurdari tingkat kesejahteraannya yang masih rendah. Tidak bisa dipungkiri perbaikan tingkat ksejehateraan nelayan masih menjadi keniscayaan. Banyak yang harus dibenahi agar peningkatan kesejahteraan nelayan tidak menjadi wacana diatas kertas saja.

Sudah menjadi tugas pemerintah mencari rumusan jitu untuk mengangkat nasib nelayan dari kaum termarginalkan ke tataran yang lebih baik. Dalam hal ini Kementerian Perencanaan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) didukung oleh Rare Indonesia mengelar Focus Group Discussion  membahas Tantangan dan Strategi Pengembangan Perikanan Skala Kecil yang Berkelanjutan.  Kegiatan yang diselenggarakan di Savero Hotel Bogor (26/9) merupakan salah satu kegiatan yang menjadi bagian penyusunan Background Study untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 Bidang Kelautan dan Perikanan.

Tujuan FGD yang diadakan oleh Bappenas bersama Rare tersebut untuk menggali isu-isu strategis maupun permasalahan dalam pemberdayaan dan pengelolaan nelayan kecil. Selain berfokus kepada faktor-faktor yang berpengaruh kepada kesejahteraan dan produktifitas nelayan kecil dalam FGD juga dibahas peranan nelayan kecil dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Angkat bicara Sri Yanti J.S. Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Nasional mengungkapkan, nelayan kecil layak mendapat perhatian khusus karena  jumlahnya sebanyak 2.6 juta jiwa dan kontribusinya bagi  penyediaan lapangan kerja dan bahan pangan dan sumber protein lokal.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam RPJMN 20152019, perikanan skala kecil belum didekati secara terpadu belum tersentuh secara menyeluruh, walaupu telah ada program peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya penyusunan RPJMN periode selanjutnya (2020-2024) akan dilakukan secara inklusif sehingga menjadi milik dan perhatian semua stakeholder yang terlibat. “Aspek inklusivitas inilah yang mendorong Bappenas menggandeng Rare untuk menghadirkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan FGD, untuk menyusun program yang lebih baik lagi dan efektif dalam pengembangan perikanan skala kecil dan berkelanjutan,” ucap Sri Yanti.

Tantangan dan Solusi

Arwandrija Rukma, Director Programmatic Policy,Rare Indonesia, mengungkap berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi nelayan muncul. Ia menginventaris dari masukan stakeholder yang hadir, tantangan mulai darirusaknya habitat akibat pencemaran, reklamasi dan limbah,  tidak adanya peran nelayan untuk kewenangan mengelola atas kawasan laut tertentu, biaya melaut yang semakin besar, kesulitan dalam akses modal dan teknologi, jeratan tengkulak serta minimnya kemampuan pengelolaan keuangan nelayan yang menyebabkan persaingan antar nelayan yang tinggi.

Selain itu, tantangan juga datang  dari aspek tata kelola terutama  belum adanya informasi yang jelas mengenai hasil tangkapan, jumlah nelayan, jumlah kapal serta kendala dalam proses pengurusan pendaftaran kapal dan perizinan. Beragamnya regulasi yang dirasa tidak konsisten juga menciptakan tantangan tersendiri di lapangan yang membutuhkan solusi yang sinergis dari berbagai pihak.

Menambahkan, Taufiq Alimi Vice President Rare Indonesia mengatakan persaingan antar nelayan untuk mencari ikan ditenggarai menjadi salah satu sebab munculnya Illegal Un-reported and Un-regulated (IUU) fishing. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya sumber daya ikan akibat penangkapan ikan yang berlebihan dengan menggunakan alat tangkap yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghambat keberlanjutan keberadaan stok ikan.

Pelibatan masyarakat  dengan berkelompok untuk menjalankan Territorial User Rights for Fishing plus Reserve (TURF+R) atau dengan kata lain mengelola akses area perikanan dapat menjadi pendekatan baru yang inovatif dalam mengubah perilaku nelayan untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan. Termasuk di dalamnya mencegah destruktif fishing dan perilaku yang kurang ramah lingkungan. Hal ini sekaligus menjadi perangkat untuk meningkatkan produktivitas melalui terjaminnya stabilitas stok ikan bagi penangkapan oleh nelayan kecil.

Pada akhir FGD, muncul beberapa solusi terkait permasalahan nelayan kecil, yaitu perlunya tindakan kolektif, holistik dan terpadu untuk mereposisi peran nelayan menjadi  lebih baik, kolaborasi dan inovasi untuk mendukung usaha perikanan skala kecil, upaya perubahan perilaku nelayan, pelaksanaan dan penegakan peraturan yang ada dengan cara yang lebih efisien. Kemudian juga peningkatan keefektifan pengelolaan kawasan perikanan sebagai dasar untuk pengelolaan regional, peningkatan kapasitas nelayan kecil agar dapat memenuhi peraturan perikanan yang berlaku, sinergitas peran swasta dalam investasi modal, dan pilot penyediaan “hak eksklusif” bagi nelayan kecil untuk mengelola wilayah laut mereka.  Solusi-solusi yang inovatif dan efektif diharapkan dapat secara efektif mengatasi beragam masalah yang dihadapi perikanan skala kecil.    (ds)