Indoagribiz.com. Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi penting bagi perusahana sawit dalam rangka menjamin pasar crude palm oil (CPO) di manca negara. Hingga saat ini sebanyak 306 sertifikat ISPO yang diserahkan kepada perusahaan sawit, atau sebanyak 16,7 persen dari luas lahan sawit di tanah air.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, mengatakan, sertifikasi ISPO merupakan bentuk komitmen seluruh stakeholder perkelapasawitan nasional dalam rangka mewujudkan penguatan dan pengembangan sawit berkelanjutan. Tercatat, hingga 29 Agustus sudah sebanyak 551 perusahaan sawit yang mengurus dan mengajukan sertifikat ISPO. Dari jumlah tesebut sudah sebanyak 306 yang sudah menerima sertifikat ISPO, atau sebanyak 81 dari permintaan.

Bambang juga mengatakan, selaian sudah banyak perusahaan sawit yang komitmen untuk mengurus sertifikat ISPO, saat ini sudah ada 12 lembaga sertifikasi yang siap membantu perusahaan sawit, asosiasi petani plasma, dan koperasi petani sawit untuk melakukan sertifikasi ISPO.

“Semakin banyak perusahaan, asosiasi petani plasma dan koperasi petani sawit yang melakukan sertifikasi ISPO, maka perusahan atau koperasi tersebut lebih acceptable di dalam negeri maupun di pasara internasional,” kata Bambang, saat membuka workshop “Penguatan ISPO dan Penyerahan ISPO ke IX tahun 2017”, di Jakarta (29/8/17).

Dia juga mengakui, sebagian besar perusahaan sawit belum mengantongi sertifikat ISPO. Karena itu, Kementan melalui Ditjenbun terus berupaya agar semua perusahaan sawit di tanah air segera melakukan ISPO. Sebab, sertifikat ISPO ini sangat penting untuk pengakuan pasar bagi mereka.

“Kalau sudah banyak perusahaan sawit yang melakukan sertifikasi ISPO, maka perusaaan tersebut telah melakukan tata kelola lingkungan dengan baik. Jadi pembeli CPO akan semakin yakin dengan tata kelola sawit yang kita lakukan sudah berkelanjutan,” jelas Bambang.

Sertifikasi ISPO secara wajib dilakukan bagi perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan. Sedangkan penerapan sertifikasi ISPO secara sukarela dilakukan terhadap tiga jenis usaha. Di antaranya adalah usaha kebun plasma yang lahannya dari pencadangan lahan pemerintah, perusahaan perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik pekebun yang memperoleh fasilitas melalui perusahaan perkebunan.

Bambang juga mengatakan, dari 306 sertifikat ISPO yang diserahkan kepada perusahana sawit ada 1 asosiasi petani plasma dan 1 koperasi petani swadaya. Artinya, sebagian besar yang telah mengantongo sertifikasi ISPO masih didominasi perusahaan swasta besar.

“Karena itu, kita akan dorong agarpelaku usaha dan petani sawit agar segera melakukan ISPO. Hal ini penting dalam rangka menjamin pasar,” ujar Bambang. (IDT/NS)

Foto : qerja