Kemenperin Siapkan Insentif Fiskal Bagi Industri Hijau
Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan insentif
fiskal bagi industri hijau sebagai komitmen mewujudkan pembangunan
industri berkelanjutan melalui penguatan konsep circular economy
sebagai sumber efisiensi dan nilai tambah sektor industri.
Hal ini sebagai upaya penerapan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun
2020-2024, yang mengarahkan kebijakan peningkatan nilai tambah
ekonomi.
“Dalam upaya penggunaan sumber daya berkelanjutan dan pencapaian
pembangunan berkelanjutan, Kemenperin mengembangkan konsep circular
economy dalam bentuk kebijakan Industri Hijau untuk mempertahankan
nilai produk agar dapat digunakan berulang tanpa menghasilkan sampah
melalui kegiatan recycle, reuse, atau remanufacture,” kata Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Doddy
Rahadi di Jakarta, Rabu (21/10).
Melalui keterangan tertulis, ia mengungkapkan konsep circular economy
bukan hal yang baru bagi Indonesia, karena sejak enam tahun lalu
melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kemenperin telah
menetapkan salah satu tujuan untuk mewujudkan industri yang mandiri,
berdaya saing, dan maju, serta menuju industri hijau.
“Sebuah perusahaan industri bisa dikatakan sebagai industri hijau jika
dalam proses produksinya telah mengutamakan upaya efisiensi dan
efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu
menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,”
jelasnya.
Sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap industri yang telah
memenuhi Standar Industri Hijau (SIH), perusahaan akan diberikan
Sertifkat Industri Hijau yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
Industri Hijau (LSIH). SIH yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian
berisikan kriteria terkait upaya efisiensi dan efektivitas sumber
daya.
Misalnya, kata dia, tentang pengaturan batasan rasio penggunaan bahan
baku, konsumsi penggunaan energi panas dan listrik, konsumsi
penggunaan air, mendorong kegiatan reduce, reuse, dan recycle.
Kemudian, mendorong penggunaan energi terbarukan, serta mengatur
batasan tingkat kesempurnaan kinerja peralatan produksi melalui
penghitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE).
“Untuk mendukung perluasan penerapan industri hijau di tanah air, saat
ini Kemenperin sedang menyusun mekanisme fasilitasi insentif untuk
industri hijau. Fasilitasi tersebut merupakan amanat dari Peraturan
Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang
menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitas baik berupa
fiskal maupun non-fiskal,” paparnya.
Dalam penyusunan insentif fiskal industri hijau, lanjut Doddy,
pihaknya telah memetakan jenis insentif yang telah dimanfaatkan oleh
industri hingga saat ini.
“Sekarang sedang berjalan penyusunan mengenai Benefit Cost Analysis
(BCA) dan kelayakan dari pemberian insentif fiskal industri hijau yang
diharapkan menghasilkan justifikasi yang kuat untuk pemberian insentif
industri hijau kepada industri yang telah mendapatkan sertifikat
industri hijau,” imbuhnya.
Salah satu jenis fasilitasi yang telah diberikan pemerintah adalah
fasilitasi pembiayaan proses sertifikasi industri hijau. Sejak tahun
2017-2019, sebanyak 31 perusahaan industri telah mendapatkan fasilitas
tersebut.
“Tahun ini kami akan melanjutkan program fasilitasi pembiayaan
tersebut untuk 15 perusahaan, dan akan kembali dianggarkan untuk tahun
2021. Hal tersebut merupakan bukti komitmen kami untuk mendukung
perusahaan industri menerapkan industri hijau,” katanya.