Pemerintah Perlu Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Subsidi Pertanian
Jakarta (Indoagribiz)  – Kepala Pusat Penelitian Center for Indonesian Policy Studies
(CIPS) Felippa Amanta menyatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi
menyeluruh terhadap kebijakan subsidi pertanian yang dinilai belum
terlalu efektif mendongkrak kinerja sektor pertanian nasional.
“Pemerintah juga perlu mengevaluasi berbagai kebijakan subsidi
pertanian. Berdasarkan penelitian CIPS di 2017 lalu, pemerintah sudah
mengeluarkan anggaran senilai Rp 52,2 triliun untuk subsidi pertanian.
Jumlah ini merupakan 2,5 persen dari total nilai APBN. Sayangnya
subsidi dengan nilai fantastis ini juga dinilai tidak efektif oleh
petani,” kata Felippa Amanta dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Selasa (19/1).
Felippa mencontohkan subsidi pupuk, yang dinilai lebih banyak
dinikmati oleh petani kaya yang memiliki memiliki lahan antara 0,75
sampai 2 hektare, padahal sasaran utama dari subsidi pertanian adalah
para petani miskin.
Ia berpendapat bahwa subsidi yang berlebihan tanpa melihat kondisi
pasar justru rawan disalahgunakan karena mengundang penggunaan pupuk
berlebihan yang dapat mengakibatkan pencemaran.Selain itu,  hal ini
juga membebani anggaran negara.
“Hal ini sejalan dengan laporan terbaru World Bank (Bank Dunia) yang
menyatakan belanja publik di bidang pertanian telah digunakan untuk
pemberian subsidi, dengan subsidi irigasi dan pupuk mencapai antara
setengah dan tiga perempat dari keseluruhan belanja pemerintah pusat,”
katanya.
Menurut dia, fokus yang begitu besar pada subsidi telah
mengesampingkan pengeluaran publik yang sangat dibutuhkan yang
merupakan pendorong pertumbuhan kritis seperti penciptaan dan adopsi
teknologi-teknologi baru, penyuluhan, pemrosesan dan pemasaran.
Akibatnya, kebijakan sisi penawaran yang ditempuh sejauh ini belum
menghasilkan peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi dan
daya saing yang merupakan pendorong utama ketahanan pangan jangka
panjang.
“Walaupun demikian, kita tetap perlu mengapresiasi perubahan paradigma
pemerintah untuk mereformasi sistem pertanian dan pangan lewat UU
Cipta Kerja. UU Cipta memberikan sejumlah perubahan yang memungkinkan
impor sebagai salah satu sumber pemenuhan pangan dan fokus pemerintah
untuk mendahulukan hasil produksi petani dan juga nelayan,” tegas
Felippa.
Ia mengemukakan UU Cipta Kerja juga mengakui pentingnya mengutamakan
peningkatan produksi pertanian dalam negeri, alih-alih pembatasan
impor, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Hal tersebut, lanjut Felippa Amanta, diharapkan akan terwujud dalam
bentuk investasi pemerintah yang semakin besar terhadap petani.
Felippa menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah
sebagai strategi perlindungan petani, seperti penelitian dan
pengembangan inovasi dan teknologi, penyediaan prasarana dan sarana
produksi pertanian, penguatan penyuluhan pertanian, menjamin kepastian
usaha lewat penyederhanaan rantai distribusi, penghapusan praktik
ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar
biasa, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim,
asuransi pertanian dan peningkatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) untuk memberikan kesempatan kepada petani untuk meningkatkan
produksi dan produktivitas komoditas yang ditanamnya.