INDOAGRIBIZ–Pemerintah harus melindungi petani agar dapat terus memproduksi beras meski pada 2018, program beras sejahtera (rastra) ditiadakan dan dikomplementer dengan program kartu bantuan pangan non tunai.

“Yang paling penting bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan petani untuk terus memproduksi beras, sehingga ketika rastra tidak ada, dapat menjadi cadangan beras pemerintah, sehingga tidak akan mengganggu proses yang sudah ada,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi dalam rilis, Minggu (5/11).

Menurut Viva, pada tahun 2017, dari hasil kajian 55 kota di Indonesia sehingga tidak seluruhnya memberikan hasil yang maksimal untuk penggunaan kartu bantuan pangan non tunai. Untuk itu, ujar dia, pihaknya akan membahas hal tersebut lebih lanjut dengan pemerintah. Politisi PAN itu berpendapat, Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah harus maksimal.

Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan gencarnya pemerintah berfokus di sektor infrastruktur jangan sampai meminggirkan hal lain yang penting yaitu tingkat kesejahteraan petani.

Kepala Bagian Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, beberapa tantangan yang dihadapi para petani antara lain adalah terbatasnya kesempatan kerja di pedesaan, menurunnya jumlah rumah tangga yang memiliki lahan pribadi dan semakin banyak petani yang menjadi buruh tani tanpa lahan.

“Belum lagi gencarnya pembangunan infrastruktur yang menggerus lahan-lahan pertanian dan rendahnya harga beli komoditas pangan yang ditanam petani. Selama tidak panen, petani juga konsumen,” ungkap Hizkia.

Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran bagi berbagai program yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Tanah Air. “Pemerintah sebaiknya mengalokasikan ulang anggaran untuk program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sejahtra (KIS) dan kartu Indonesia Pintar (KIP),” kata Hizkia dan menambahkan, besarnya anggaran untuk benih, pupuk dan beras subsidi senilai Rp 52 triliun, atau dua kali lipat dari ketiga program sebelumnya.

Pemerintah, lanjutnya, dinilai juga dapat menerapkan program yaitu Asuransi Pertanian untuk Petani Padi (AUTP). “Asuransi ini bertujuan untuk mengompensasi kehilangan pendapatan petani akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, hama maupun penyakit tanaman,” ucap dia.

Berdasarkan penelitian dari CIPS, di beberapa daerah seperti Indramayu, Jawa Barat, Kebumen dan Cilacap di Jawa Tengah, kebanyakan petani menilai program bantuan yang diberikan pemerintah kurang efektif untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. [MOH]