Kiara: Izin Ekspor Benih Lobster Bermasalah Sejak Awal
Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan
izin terkait ekspor benih lobster telah bermasalah sejak awal sehingga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu mengusut perusahaan lain
yang menjadi penerima izin ekspor benih lobster.
“Pemberian izin ekspor benih lobster sangat-sangat bermasalah sejak
dari awal, khususnya ketiadaan transparansi dan akuntabilitas,” kata
Sekjen Kiara Susan Herawati dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Senin (30/11).
Susan mengingatkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pernah
mengingatkan dalam kebijakan pemberian izin ekspor lobster ini
terdapat banyak potensi kecurangan.
Bahkan, lanjut Susan, ORI menyebut bahwa izin ekspor benih lobster itu
bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. “Sayangnya, Edhy
Prabowo tidak mendengarkan penilaian tersebut,” ungkapnya.
Susan mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan lebih
dalam kepada sejumlah perusahaan yang telah melakukan ekspor benih
lobster berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Edhy Prabowo.
Hal tersebut, lanjutnya, karena setidaknya telah ada sembilan
perusahaan yang melakukan ekspor benih lobster per Juli 2020.
Bagi Susan, mekanisme pemberian izin ekspor bagi 9 perusahaan ini,
wajib diselidiki terus oleh KPK. Sekjen Kiara mengapresiasi
langkah-langkah cepat yang diambil oleh KPK dalam merespon kasus ini.
Sebelumnya, KPK resmi menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan
suap ekspor benih lobster pada Rabu (25/11) dini hari. Selain Edhy,
ada enam orang lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka, 1 di
antaranya adalah pemberi suap.
KKP melalui Surat Edaran Nomor: B. 22891 IDJPT/Pl.130/Xl/2020
menyatakan menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu
Pengeluaran (SPWP) terkait ekspor benih bening lobster.
“Terhitung surat edaran ini ditetapkan, penerbitan SPWP dihentikan
hingga batas waktu yang tidak ditentukan,” sebagaimana tercantum dalam
SE yang ditandatangani oleh Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad
Zaini di Jakarta, 26 November 2020.
Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa langkah kebijakan
penghentian sementara itu adalah dalam rangka memperbaiki tata kelola
pengelolaan benih bening lobster (BBL) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMENKP/2020
tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.),
dan Rajungan (Ponunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara
Republik Indonesia serta mempertimbangkan proses revisi Peraturan
Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kemudian, disebutkan pula bahwa bagi perusahaan eksportir yang
memiliki BBL dan masih tersimpan di packing house per tanggal surat
edaran ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk mengeluarkan BBL
dari Negara Republik Indonesia paling lambat satu hari setelah surat
edaran ini ditetapkan.
Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota; Ketua Kelompok Usaha Bersama Penangkap Benih Bening
Lobster; serta Eksportir Benih Bening Lobster.
Tembusan dari surat tersebut adalah kepada Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Ad. Interim; Sekretaris Jenderal KKP; Inspektur Jenderal
KKP; Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan.