KKP: Inovasi Digital Efisienkan Rantai Pasok Ikan
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengingatkan berbagai
pelaku usaha mengembangkan inovasi digital dalam rangka mengefisienkan
rantai pasok ikan di Tanah Air dan menggandeng semakin banyak generasi
muda masuk ke sektor kelautan dan perikanan.
“Inovasi digital dalam bisnis perikanan merupakan salah satu solusi
dalam mengefisienkan rantai pasok ikan, yang akan berimbas pada harga
ikan yang lebih terjangkau bagi konsumen serta keuntungan yang lebih
besar lebih bagi pelaku usaha budi daya,” kata Dirjen Perikanan
Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Senin
(10/8).
Menurut dia, pemanfaatan teknologi dalam industri akuakultur atau budi
daya perikanan secara otomatis akan menarik minat lebih banyak anak
muda untuk bergelut dalam bidang usaha ini.
Selain itu, ujar dia, pada tahun ini pula, KKP telah meluncurkan
program tambak udang khusus milenial, yang nantinya akan dibangun
klaster khusus untuk melibatkan dan mendidik tenaga muda agar di masa
depan dapat terjun langsung ke masyarakat untuk menjamin
keberlangsungan program budi daya udang berkelanjutan.
Slamet berharap usaha budi daya yang dilakukan dapat berkelanjutan
bukan hanya dari aspek lingkungan, namun juga dapat berkelanjutan pada
usahanya.
Untuk memastikan keberlanjutan tersebut, lanjutnya, beberapa poin
penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha budi daya seperti
daya dukung lingkungan, pembangunan model kawasan, optimalisasi sarana
dan prasarana, serta keterlibatan seluruh stakeholder dan masyarakat
sekitar untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
KKP selama bertahun-tahun sebelumnya telah secara perlahan-lahan
mengadaptasikan proses digitalisasi ke dalam pola kerja dan layanan
mereka terhadap publik di Tanah Air.
Misalnya, KKP membuka loket layanan perizinan usaha perikanan tangkap
daring selama 24 jam setiap hari kerja sejak 22 Juni 2020 guna
meningkatkan pelayanan seiring bertambahnya permohonan izin usaha.
Salah satu program yang diluncurkan adalah Silat (sistem informasi
izin layanan cepat).
Hingga 22 Juni 2020 layanan Silat daring satu jam telah menerbitkan
4.080 dokumen perizinan sejak diluncurkan pada 31 Desember 2019. Angka
ini terdiri dari 1.158 surat izin usaha perikanan (SIUP), 2.750 surat
izin penangkapan ikan (SIPI), dan 172 surat izin kapal pengangkut ikan
(SIKPI).
Capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam
perikanan tangkap juga mengalami kenaikan sebesar 17,78 persen. Jika
dibandingkan periode yang sama, pada 2019 PNBP SDA perikanan tangkap
sampai dengan Juni mencapai Rp253 miliar, sedangkan tahun ini sampai
19 Juni 2020 sebesar Rp298 miliar.
Tidak hanya di tingkat pusat, daerah juga muncul berbagai inovasi,
seperti aplikasi Si Cantik (Sistem Informasi Cermat, Akuntabel, dan
Simpatik) yang merupakan program sertifikasi ekspor perikanan dari
Sasiun Karantina dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Kalimantan
Tengah.
“Integrasi sistem ini menyingkat waktu dan biaya dari sebelumnya
antara 1,5-6 hari sebelum keberangkatan dengan beberapa kali datang ke
kantor pelayanan menjadi 55 menit,” kata Kepala Badan Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina.
Rina memaparkan melalui Si Cantik, pihaknya memberikan akses kemudahan
bagi pengguna jasa atau stakeholder untuk mengurus perizinan
sertifikasi mulai dari permohonan pemeriksaan karantina (PPK), sistem
cara karantina ikan yang baik (CKIB) daring, sistem cara penanganan
ikan yang baik (CPIB) dan aplikasi Simfoni (e-billing PNBP) hanya
melalui aplikasi.