Industri Sawit, Solusi Entaskan Kemiskinan di Papua

Jakarta (Indoagribiz). Industri kelapa sawit hingga saat ini masih menjadi industri yang menjanjikan. Selain mampu memberi kontribusi terhadap perekonomian nasional, industri kelapa sawit juga menjadi pematik kemajuan perekonomian di daerah, khususnya di Indonesia Bagian Timur.

Industri kelapa sawit pun terus berkembang pesat, sehingga luas tutupan kelapa sawit Indonesia saat ini sebesar 16,38 juta hectare (ha). Sedangkan luas tutupan kelapa sawit di bagian timur Indonesia (pulau Sulawesi, Maluku dan Papua) sebesar 553.952 ha atau 3,38 % dari total luas tutupan kelapa sawit nasional. Khusus untuk Papua, luas tutupan kelapa sawit sebesar 58.656 ha dan Papua Barat sebesar 110.496 ha.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdhalifah Machmud mengatakan,  lokasi tutupan kelapa sawit di wilayah Papua Barat terdapat di beberapa Kabupaten yaitu Manokwari, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni dan Fak Fak.

“ Lokasi tutupan kelapa sawit di Papua terdapat di beberapa Kabupaten yaitu Nabire, Jayapura, Keerom. Boven Digoel, Mappi dan Merauke. Pola penyebaran tutupan kelapa sawit di wilayah ini juga bersifat bergerombol dan berkolaborasi,” kata Musdhalifah,  pada Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) tentang “Penguatan Peranan Kelapa Sawit Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur “, di Jakarta, Senin (12/4).

Menurut Musdhalifah,  potensi pengembangan kelapa sawit di Indonesia Bagian Timur Indonesia harus terus dilakukan.  Pengembangan kelapa sawit tersebut bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga menimbulkan multi player effect.

Musdhalifah juga mengungkapkan, upaya pengentasan kemiskinan yang sudah dilakukan melalui kelapa sawit, diantaranya melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).Secara umum, target PSR  pada 2020-2022 mencapai 540 ribu ha , di 21 provinsi yang melibatkan kurang lebih 43 ribu pekebun. Sedangkan  di Papua, target PSR mencapai 6 ribu ha.

Manfaat PSR antara lain, meningkatkan produktivitas tanaman, meningkatkan pendapatan pekebun dan pengelolaan sawit berkelanjutan. “Target PSR 2020-2022 di Papua seluas 6 ribu ha yang terdiri dari Papua Barat seluas  3 ribu ha dan Papua seluas  3 ribu ha,” ujarnya.

Produktivitas Rendah

Meski industi kelapa sawit mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, namun  pengembangan industri sawit di Papua memiliki sejumlah tantangan. Diantaranya, rendahnya produktivitas kebun sawit rakyat, infrastruktur dan fasilitas transportasi yang kurang memadai, konflik sosial dengan masyarakat adat dan kapasitas masyarakat yang masih terbatas.

Menurut Musdhalifah, kebijakan pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan kelapa sawit rakyat adalah PSR, program peningkatan infrastruktur dan multimoda di Papua, moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit dan rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan , dan perlunya sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (ISPO).

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Justina Sianturi mengatakan,  peran kelapa sawit dalam pembangunan dan investasi di Kabupaten Merauke sangat signifikan. Industri kelapa sawit yang dikembangkan 7 perusahaan mampu  menyerap tenaga kerja sebanyak  2.474 orang asli Papua. Masyarakat juga memperoleh pendapatan dari hasil kebun plasma dan meningkatkan perekonomian mereka, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

Peran lain kelapa sawit yaitu memberdayakan masyarakat, karena mampu menggerakan ekonomi masyarakat, dan  sebagai tempat pemasaran hasil hasil kebun usaha warga.  Industri kelapa sawit juga berperan dalam perbaikan lingkungan, peningkatan wawasan dan pengetahuan masyarakat.

“ Tantangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merauke yaitu masalah kepemilikan lahan, keterbatasan infrastruktur dan sarana penunjang dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat adat terkait investasi perkebunan kelapa sawit,” ujarnya.

Justina juga mengatakan, peran pemerintah daerah dalam memajukan industri kelapa sawit yaitu pemberian fasilitas perizinan/insentif penanaman modal, sosialisasi kepada perusahaan terkait kebijakan berinvestasi. Kemudian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyediaan infrastruktur pendukung baik jalan, saluran, jembatan dan jaringan telekomunikasi.

Staf Khusus Wapres RI Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah, Imam Azis mengatakan,  kelapa sawit memang menjadi industri prioritas dalam pengentasan kemiskinan maka dari itu pengembangan kelapa sawit juga harus dilakukan di Indonesia Bagian Timur.

Tata kelola sawit perlu diperbaiki mulai dari tata kelola perkebunannya dan pekebun yang terlibat dalam kemajuan kelapa sawit.

“Pemerintah pusat siap memberikan insentif untuk mendukung kelapa sawit dan siap mensejahterakan petani,” ujar  Imam Azis.

Sedangkan Direkur Eksektutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan, perkebunan sawit turut membantu membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Papua. Khususnya di daerah Keerom, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Teluk Bintuni, Fak Fak dan Merauke.

Tungkot menilai, terdapat dua manfaat utama kelapa sawit yang paling dirasakan yakni penurunan  kemiskinan di pedesaan dan penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung.

Direktur Tunas Sawa Erma (TSE) Group Luwy Leunufna mengatakan,  perusahaan sudah memberikan komitmen secara nyata dalam penciptaan lapangan kerja yang masif. Sejak tiga tahun terakhir, sudah lebih dari 2.400 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) yang terserap oleh TSE Group dan akan terus bertambah seiring dengan ekspansi perusahaan.

Melalui penyerapan tenaga kerja ini, TSE Group berharap distribusi pendapatan masyarakat Papua dapat meningkat. Dampak berikutnya, kesejahteraan mereka dapat terus membaik secara berkelanjutan. Dampak lain yang diberikan perusahaan adalah pemberian layanan pendidikan hingga kesehatan. Layanan klinik di tiap area perkebunan, klinik berjalan hingga pembangunan sekolah dan bus sekolah disediakan untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dasar.

“Itu semua bisa terwujud karena investasi sawit. Sawit ini anugerah bagi bangsa Indonesia dan masyarakat Papua. Karena itu, syukurilah dan bukan hal sebaliknya seperti kampanye hitam,” pungkasnya. (ind)