Industri Sawit Mampu Kurangi Angka Kemiskinan

Jakarta (Indoagribiz). Industri kelapa sawit tak sekadar mampu mendulang devisa negara. Usaha tani yang berbasis kelapa sawit seluas 16,38 juta hektar (ha)  juga memiliki peranan penting untuk menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani di tanah air. Bahkan, industri sawit menjadi lokomotif dan pusat pertumbuhan ekonom baru di sejumlah daerah.

 Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Dr. Tungkot Sipayung mengatakan,  industri kelapa sawit memberi kontribusi dan pemenuhan pangan di dalam negeri,  bahkan dunia. Industri kelapa sawit yang umumnya dikembangkan di luar Jawa , juga mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Jawa.

Berdasarkan riset  PASPI, perkebunan kelapa sawit mampu membangun daerah miskin dan terbelakang menjadi sentra perekonomian baru.  Sentra ekonomi baru ini tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Papua dan Papua Barat.

“Kelapa sawit membantu dunia dalam Sustainable Development Goals (SDG) di bidang mengatasi persoalan kemiskinan,” ujar Dr. Tungkot Sipayung, dalam Diskusi Webinar Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) yang bertemakan “Peranan Kelapa Sawit Dalam Pengentasan Kemiskinan Dan Mewujudkan Gratieks”, di Jakarta, Rabu (31/3).

Dalam webinar tersebut, juga hadir Direktur Tanaman Tahunan dan Tanaman Penyegar Kementerian Pertanian (Kementan), Heru Tri Widarto,  dan Pengamat Kehutanan, Dr. Bedjo Santoso, sebagai pembicara.

Menurut Tungkot, ada tiga jalur industri minyak sawit yang telah mampu menolong kemiskinan dunia. Pertama, jalur produksi melalui sentra perkebunan sawit. Kedua, jalur hilirisasi di negara importir minyak sawit. Sedangkan, ketiga melalui  jalur konsumsi minyak sawit.

Dikatakan, usaha tani sawit mulai dikembangkan ketika  era bisnis HPH (Hak Pengusahaan Hutan ) berakhir. Di sejumlah kawasan HPH tersebut,  muncul kota mati atau kota hantu karena ekonomi tidak bergerak. Imbasnya, masyarakat setempat menjadi miskin.

“Disinilah,  peranan  kebun sawit rakyat  yang merestorasi lahan eks HPH menjadi daerah produktif dan lestari secara lingkungan. Setelah itu, perekonomian mulai bergerak dengan hadirnya perkebunan sawit,”  ungkap Tungkot.

Tungkot juga mengatakan, dari aspek ekonomi, terjadi nilai transaksi antara masyarakat kebun sawit dengan ekonomi di pedesaan dan perkotaan. Nilai transaksi masyarakat kebun sawit dengan masyarakat perkotaan sebesar Rp 202,1 triliun/tahun dan masyarakat kebun sawit dengan ekonomi pedesaaan sebesar Rp 59,8 triliun/tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan PASPI, pertumbuhan perkebunan sawit di setiap daerah berkontribusi menurunkan angka kemiskinan. Kondisi serupa dialami oleh sejumlah negara, seperti Malaysia, Thailand, Papua Nugini.

“Jadi, di mana ada perkebunan sawit di situ kemiskinan turun karena ada tenaga kerja yang masuk ke sana. Tumbuh pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di luar negeri (yang mengimpor sawit). Di sejumlah negara importir ada kesempatan kerja yang tercipta di industri hilir. Penciptaan lapangan kerja mencapai 2,73 juta orang di negara tujuan ekspor sawit. Sedangkan, dari sisi income generating sebesar Rp 38 triliun untuk program hilirisasi minyak sawit di negara importir.

Menurutnya, Indonesia sebagai  negara eksportir mampu meningkatkan kinerja sawit. Begitupula di negara importir kesempatan kerjanya juga meningkat. Hal tersebut terjadi di India, China dan Uni Eropa (UE).

“Sebenarnya UE (Uni Eropa) pura-pura saja menolak sawit.Sebab jika mereka tetap begitu hilang kesempatan kerja di sana, dan pendapatan turun,” ujar  Tungkot.

Serap Tenaga Kerja

Dalam kesempatan tersebut, Pengamat Kehutanan, Dr. Bedjo Santoso mengatakan, industri kelapa sawit mampu menyerap 16,2 juta orang tenaga kerja. Rinciannya, 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.  Bahkan, dari hasil devisa negara dari kelapa sawit tahun 2018 sebesar Rp 240 trilliun. Artinya, kelapa sawit mampu menjadi tulang punggung  perekonomian nasional.

“Saya tidak sepakat dengan kebijakan moratorium sawit (Inpres No.8 Tahun 2018). Aturan ini tidak jelas arahnya dan menggerogoti  sawit sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” kata  Bedjo.

Menurut Bedjo, pengembangan kelapa sawit (terutama sawit rakyat) dapat ditempuh melalui pembangunan ekosistem hutan tanaman kelapa sawit yang ramah lingkungan berbasis kearifan lokal.  Karena itu, kebijakan pemerintah dalam perkelapasawitan yang kontraproduktif dengan upaya pengentasan kemiskinan perlu ditinjau kembali agar  sesuai prioritas kepentingan nasional.

Sementara itu, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Heru Tri Widarto mengatakan, total luas lahan sawit saat ini sebanyak 16,38 juta ha. Dari jumlah tersebut,  luas perkebunan  sawit rakyat  sebanyak 6,72 juta ha. Sedangkan potensi peremajaan sawit rakyat  (PSR) seluas 2,78 juta ha,  dengan sebaran dominan di Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Heru, target PSR periode 2020-2022 tumbuh 180 ribu ha/tahun. Sedangkan target PSR di 21 provinsi dan 108 kabupaten/kota,”ucap Heru.

“ Secara keseluruhan Ditjen Perkebunan menargetkan nilai ekspor komoditas utama , andalan dan pengembangan perkebunan periode 2020-2024 sebesar US$74,31 milliar atau setara Rp 1.040,33 trilliun,” kata Heru.

Guna mengejar seluruh target tersebut Ditjen Perkebunan mendorong pengembangan logistik benih, meningkatkan produksi dan produkivitas, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor.

“Kami juga mendorong modernisasi perkebunan , pembiayaan melalui KUR (kredit usaha rakyat), peningkatan kapasitas SDM (sumber daya manusia), optimasi jejaring stakeholder,” katanya.

Ditjen Perkebunan Kementan juga menargetkan selama  2020-2024 produksi perkebunan naik 7 persen per tahun, penyerapan tenaga kerja 5 persen per tahun, dan  peningkatan PDB perkebunan 5 persen per tahun, serta mengurangi losses 3 persen per tahun. Ditjen Kementan juga mengembangkan pekebun milenial sebanyak 105.000 per tahun.

“ Kita juga ingin mendorong peningkatan produksi dengan hilirisasi. Kita dorong serapan CPO dalam negeri kemudian diolah dan digenjot untuk meningkatkan nilai ekspor. Saat ini, dengan CPO saja sudah berjaya, kalau hilirnya ditingkatkan lagi, ada nilai tambahnya yang bisa dinikmati pekebun,” pungkasnya. (ind)