Seorang petani menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit (foto beritasatu.com)

INDOAGRIBIZ–Pelaku usaha industri kelapa sawit harus memastikan perusahaan yang dimiliki mereka benar-benar terbebas dari aktivitas deforestasi dalam rangka meningkatkan kualitas komoditas salah satu andalan ekspor Indonesia itu.

“Industri minyak sawit masih merusak dan laporan kami menunjukkan para pedagang tidak mempunyai rencana untuk memperbaikinya,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Bagus Kusuma, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/12).

Menurut dia, Greenpeace International telah mengeluarkan laporan terbaru yang mengungkapkan bahwa para pemasok ke sejumlah merek di dunia masih belum dapat menjamin sawit mereka bebas dari deforestasi.

Ia juga berpendapat bahwa tak satu pun dari perusahaan tersebut bisa membuktikan tidak ada deforestasi dalam rantai pasok minyak sawit mereka, dan menyatakan industri minyak sawit penyebab utama deforestasi.

Bagus menyatakan situasi ini sangat penting bagi hutan Indonesia, karena negeri ini dinilai telah kehilangan jutaan hektare hutan dan deforestasi merupakan ancaman besar bagi hewan langka yang tinggal di sana.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Taufiq Abdullah menyatakan, Pemerintah Republik Indonesia harus dapat benar-benar mengantisipasi terkait kebijakan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit nasional yang dilakukan oleh Uni Eropa. “Sebenarnya permasalahan kelapa sawit ini bukan barang baru bagi kita, dan harusnya itu bisa diatasi bahkan diantisipasi oleh pemerintah,” kata Taufiq Abdullah.

Menurut dia, sebagai produsen kelapa sawit seharusnya Indonesia yagn bisa mengatur pasar dan bukan sebaliknya diperlakukan komoditasnya dengan kebijakan yang diskriminatif. Politisi PKB itu juga menyatakan, produksi sawit juga harus ditingkatkan nilai tambahnya agar tidak dilempar begitu saja ke pasar internasional dalam bentuk bahan mentah.

“Harus ada upaya dari negara untuk menciptakan industri-industri olahan, sehingga petani sawit dapat melempar ke pasar dalam harga yang maksimal. Di Indonesia ada industri pengolahan sawit, harganya akan lebih mahal daripada kita ekspor. Bayangkan kita yang memproduksi tapi ketika dilempar ke pasar internasional harus melalui negara-negara yang bukan produsen,” kata dia lagi.

Karena itu, ujar dia, sudah seharusnya Indonesia memiliki jaringan internasional yang kuat serta dapat melakukan upaya diplomasi maupun berinteraksi dengan produsen agar jangan sampai mereka yang menentukan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa meminta penghentian diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” demikian Presiden dalam siaran pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin yang diterima, Selasa (14/11).

Presiden menjelaskan perkebunan kelapa sawit begitu berpengaruh dengan upaya pengentasan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pembangunan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. [moh]