Indoagribiz.com. Cita-cita pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai ‘dapur dunia pada 2045’ akan menemui banyak kendala jika tidak membenahi di sektor hulu. Faktanya hingga saat ini Indonesia masih terkedala dengan sistem perbenihan dan perbibitan. Bahkan untuk menutupi kekurangan benih yang berkualitas tersebut, Indonesia harus mendapatkannya dari impor.

Ketua umum Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) Herman Khaeron mengungkapkan, untuk menjadikan dapur pangan dunia, maka Indonesia harus mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan di dalam negeri. Untuk itu, pemerintah harus serius menangani sistem perbenihan dan perbibitan unggul yang tersertifikasi. Karena kualitas panen yang baik akan ditentukan oleh benih dan bibit yang unggul pula.

“Kehidupan berawal dari benih. Nah, di sektor pertanian ada benih, maka akan ada pangan. Namun pada kenyataannya di sektor hulu, kita masih impor. Kita belum mampu menyelesaikan pembenihan dan perbibitan yang unggul di dalam negeri,” ujar Herman saat konferensi pers dalam persiapan Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia 2017-2022. Rencananya pengukuhan MPPI ini akan dilaksanan pada 21 Agustus 2017 di Jakarta.

MPPI merupakan asosiasi yang bergerak di bidang perbenihan yang ditopang oleh lebih dari 10 pilar asosiasi yang bergerak di bidang pertanian. Sebut saja ada asosiasi perbungaan, asosiasi perbenihan, Kontak Tani dan Nelayan Andalan dan lainnya. MPPI sendiri sudah berdiri sejak 15 tahun lalu, tetapi kurang terdengar gaungnya. Nah, di bawah nahkoda baru Herman Khaeron, MPPI ingin memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan dan pembangunan sektor pertanian di Indonesia.

Menurut Herman, di masa depan Indonesia akan menjadi kiblat perbenihan dan perbibitan dunia, apalagi didukung dengan potensi sebesar 190 juta hektar lahan tropis yang bisa ditanami sepanjang tahun. Nantinya, kata Herman, selain di dalam negeri sendiri akan berdaulat, Indonesia juga akan menjadi penyedia benih bagi negara-negara lain.

Herman menilai saat ini impor memang masih dibutuhkan. Pasalnya, Indonesia juga masih membutuhkan hasil riset pertanian dari negara lain, di mana saat ini Indonesia sendiri belum optimal mengembangkan riset soal perbenihan. Terang saja, untuk jagung saja masih 20 persen benih yang dihasilkan belum tersertifikasi sehingga menjadi benih unggul.

“Maka dari itu pembentukan asosiasi MPPI ini, di mana kami Ingin lebih spesifik mendorong pemerintah agar kemandirian dan kedaulatan pangan seperti yang diamanatkan dalam UU Pangan bisa tercapai,” ujar Herman.

Sekjen MPPI Maman Suherman menambahkan, terbentuknya MPPI dilatari keinginan memperbaiki sistem perbenihan dan perbibitan di Indonesia. Katanya, meskipun Indonesia memilik plasma nutfah paling banyak di dunia, tetapi pengembangan teknologi di bidang perbenihan justru kalah bersaing dengan negara lain.

“Dalam keanggotaan MPPI diisi oleh berbagai kalangan dan semua para pakar di bidang perbenihan dan perbibitan. Jadi kami optimis kekuatan ini bisa menghasilkan sebuah rekomendasi penting bagi kebijakan pemerintah untuk membenahi perbenihan di dalam negeri, sehingga kita bisa bersaing dengan negara lain,” ujar Maman. [NS]