Jakarta(Indoagribiz).Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan masyarakat eks penangkap benih lobster di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Barat, NTB, siap terima bantuan kompensasi bagi usaha budidaya ikan.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, setelah bertemu langsung dengan masyarakat di tiga kabupaten tersebut dipastikan telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan. Tidak ada satupun yang menolak dan mengembalikan bantuan yang akan diberikan.

Kepala desa Mertak, Kec. Pujut, Haji Bangun menegaskan bahwa tidak satupun warga masyarakat yang menolak menerima bantuan. Ia menyatakan heran dengan adanya isu penolakan yang berkembang. Dirinya dan warga masyarakat justru menunggu bantuan terealisasi dalam waktu dekat.

“Kami dengan senang hati dan berterima kasih atas bantuan yang akan diberikan, harapannya usaha budidaya akan berjalan sukses, sehingga ekonomi kami kembali bangkit,” ungkapnya di sela sela kegiatan Bimtek budidaya ikan di Desa Mertak, Kec. Pujut-Lombok Tengah.

Hal yang sama diungkapkan Amaq Mita, eks.penangkap benih lobster di Teluk Grupuk. Dirinya siap menerima program bantuan untuk budidaya dan tetap berkomitmen untuk memegang teguh ikrar bersama untuk menghentikan penangkapan benih lobster dan beralih ke usaha budidaya ikan.

“Kami semua berharap Pemerintah tidak membatalkan bantuan usaha budidaya ini, dan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha budidaya ikan yang akan kami geluti. Intinya kami semua sepakat untuk mensukseskan program yang telah digagas ibu Susi,” tegasnya.

Sebelumnya beredar di beberapa media nasional bahwa masyarakat di tiga kabupaten tersebut menolak program yang ditawarkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya KKP, bahkan berhembus khabar akan melakukan aksi unjuk rasa menolak pemberlakuan Permen KP Nomor 56, tahun 2016.

Berdasarkan hasil investigasi jajaran Kepolisian Polda NTB dan informasi yang dihimpun beberapa pihak, menyebutkan bahwa isu terkait penolakan bantuan KKP merupakan provokasi yang sengaja dihembuskan beberapa oknum, di mana di belakangnya ada peran dari pihak-pihak pengusaha besar (mafia eksportir) yang berafiliasi dengan jaringan importir di Luar Negeri.

“Ada upaya konsolidasi penggalangan rencana provokasi yang dilakukan beberapa oknum yang diduga kuat difasilitasi oleh pengusaha, namun hingga saat ini tidak ada laporan indikasi pengerahan massa seperti isu yang beredar. Saat ini aparat tengah mengidentifikasi oknum tersebut,” ungkap Heri, Kanit Intel Polsek Kuta-Lombok Tengah.

Dalam keterangan persnya, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan, isu terkait penolakan bantuan disinyalir hanya dilakukan sebagian kecil nelayan saja. Ia menegaskan Pemerintah Propinsi NTB akan bebar-benar memperhatikan nasib eks penangkap benih lobster.

“Waktu penyerahan bantuan secara simbolis tidak ada yang menolak,” tandasnya usai pelantikan Panitia Penyelengaraan Ibadah Haji (PPIH).

Untuk menjamin kesuksesan proses penyaluran bantuan, Pemerintah Propinsi NTB akan berkoordinasi dengan jajaran Polda NTB dalam hal ini Polairud Polda NTB untuk mengawal proses penyaluran bantuan.

Polda NTB menyatakan siap membantu pemerintah termasuk mengawal proses pengalihan profesi masyarakat dari penangkap benih lobster ke usaha budidaya ikan.

 “Kami mengajak semua pihak untuk mentaati aturan pemerintah. Kami tidak ingin ada masyarakat yang tersangkut pidana, oleh karenanya mari kita sepakat untuk menghentikan aktivitas penangkapan benih lobster,” ujar Kapolsek Kuta, Iptu Akmal Novial Reza, saat memberikan arahan di depan ratusan masyarakat di Teluk Bumbang, Selasa (12/7).