Diskusi soal kebijakan dan hasil riset pengembangan peternakan sapi di Indonesia.

INDOAGRIBIZ. Hasil riset yang dilakukan Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) menyebutkan, tingkat kesejahteraan para peternak sapi, baik di bidang pembibitan, pembesaran dan penggemukan, semakin menurun. Hal ini ditandai dengan kian meningkatkatnya biaya pemeliharaan peternakan sapi, sementara di sisi lain populasi sapi kian menurun, sehingga membuat harga sapi di pasaran makin naik.

“Hasil riset kami di empat propinsi yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung kondisi para peternak baik di usaha pembibitan, pembesan maupun penggemukan mengalmai penurunan tingkat kesejahteraannya,” ucap Direktur PATAKA Yeka Handra Fatika dalam Tinjauan Kebijakan Peternakan Sapi Indonesia, di Jakarta, Selasa (19/9/17).

Menurut Yeka, dalam kurun tiga tahun terakhir, sejak tahun 2014 hingga 2017, jenis sapi yang dipelihara pun kian kecil bobotnya. Tidak itu saja, tiap tahunnya harga pakan pun terus mengalami peningkatan. “Dalam kurun tiga tahun sejak 2014 saja telah mengalami peningkatan harga pakan hingga 52 persen,” ungkapnya.

Untuk itu, Yeka meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada para peternak sapi. Sedikitnya ada empat langkah yang paling tepat, menurut Yeka, yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah harus memberikan subsidi pakan bagi para peternak sapi. Kedua, memberikan subsidi harga bakalan, ketiga pemerintah sebaiknya jangan mengatur harga daging sapi di pasaran. Pasalnya, yang mengonsumsi daging adalah kelas menengah ke atas. Dan keempat, rantai pasokan pasar dagang sapi yang harus terjaga dan terkendali.

Hal yang sama diungkapkan Rochadi Tawaf, Ketua Lembaga Studi Pembangunan Peternakan Indonesia (LSPPI). Menurut Rochadi, pemerintah gagal dalam membangun sistem peternakan sapi di Tanah Air. Kegagalan sistem breeding, misalnya, membuat kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memiliki arah. Akibatnya, bukan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, tetapi malah “membunuh” nasib para peternak.

Menurut Rochadi, ada tujuh kebijakan kontroversial yang telah diambil pemerintah dalam membangun peternakan sapi sehingga membelenggu nasib para peternak di Indonesia. Pertama, kebijakan larangan penggunaan hormon pertumbuhan. Padahal di berbagai negara penggunaan tersebut sudah diperbolehkan.

Kedua, kebijakan lama pemeliharaan penggemukan hingga 122 hari. Ketiga, perubahan pendekatan dari produksi kepada harga daging sapi. Keempat, kebijakan perubahan berat badan pada impor sapi bakalan dari 350 kg ke 450 kg. Kelima, membebaskan impor daging dan sapi. Keenam, membuka impor dari negara yang belum bebas PMK dan ketujuh, rasio impor sapi bakalan dengan indukan.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengungkapkan, permintaan dan penjualan sapi di pasaran terus mengalami penurunan. Jika pun mengalami kenaikan, itu terjadi pada perayaan lebaran Idul Adha. Itu pun volumenya terus menurun dalam tiga tahun terakhir jika dibandingkan dengan angka penjualan pada tahun-tahun sebelumnya pada saat hari besar tersebut. [NSS]