INDOAGRIBIZ–Greenpeace Indonesia menyambut baik hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) mengenai moratorium izin perkebunan sawit, serta menginginkan regulasi itu benar-benar melindungi area kawasan hutan nusantara.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Ratri Kusumohartono mengingatkan bahwa hingga tahun 2013, masih ada tutupan hutan dengan luas sekitar 37.000 hektar yang berada di dalam konsesi perkebunan sawit. “Tentunya izin yang bermasalah harus dicabut, dan kawasan hutan harus dilindungi,” tegas Ratri Kusumohartono dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1).

Menurut dia, evaluasi izin juga seharusnya bisa membantu pemerintah dalam merealisasikan Kebijakan Satu Peta, yang seharusnya segera dirilis sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir. Ia berpendapat Kebijakan Satu Peta sangat penting peranannya sebagai efek gentar mencegah pembukaan hutan dan lahan gambut ilegal, yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi.

“Dengan Satu Peta, keberadaan titik api yang kerap berada di wilayah perkebunan sawit, bisa dengan mudah diketahui. Sehingga pemerintah bisa segera menegur hingga memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan,” ucap dia.

Greenpeace juga mendesak agar Inpres seharusnya mengatur tidak hanya perizinan perkebunan di kawasan hutan saja, tetapi juga mencakup areal penggunaan lain (APL), termasuk kawasan pangan, karena semakin maraknya kawasan pangan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit.

Berbagai penelitian telah menjabarkan bahwa beberapa tahun belakangan ini makin banyak lahan sawah yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit khususnya di Sumatera dan Kalimantan. [moh]