Lahan gambut (foto pupuksawit.we.id)

indoagribiz.com. Greenpeace menginginkan perusahaan kelapa sawit yang telah merusak lahan gambut di berbagai daerah agar dipaksa untuk memperbaikinya dalam rangka mengurangi dampak deforestasi di Tanah Air.

“Ini memberi peringatan serius bahwa perusahaan kelapa sawit destruktif lainnya harus memperhatikan, deforestasi memiliki konsekuensi-konsekuensi,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bagus Kusuma, dalam siaran pers, Kamis (31/8).

Menurut dia, di bawah tekanan kuat dari para pelanggan produk dan masyarakat sipil, sudah ada perusahaan kelapa sawit asal Malaysia yang telah berjanji untuk memperbaiki lebih dari 1.000 hektare hutan gambut di Kalimantan Barat, Indonesia.

Ia memaparkan bahwa hal tersebut adalah kejadian pertama kalinya bahwa sebuah perusahaan kelapa sawit dipaksa memperbaiki hutan hujan dan lahan gambut, agar tetap bisa menjalankan bisnisnya menjadi pemasok ke pasar global. “Kebijakan korporasi nol deforestasi akhirnya mulai menggigit. Ini adalah pertama kalinya perusahaan kelapa sawit dipaksa oleh pelanggannya untuk memulihkan kembali hutan yang telah dirusak,” ucap dia.

Bagus mengingatkan bahwa penebangan hutan dan lahan gambut diakui secara luas sebagai akar penyebab kebakaran hutan di Indonesia.

Di Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Hidup dan kehutanan (LHK) nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasido) Asmar Aryad di Jakarta, Minggu (6/8) mengatakan, Permen tersebut berpotensi mengganggu kemandirian ekonomi nasional akibat berkurangnya luasan perkebunan sawit rakyat yang telah ada sejak ratusan tahun lalu.

“Penerapan Permen kontroversial itu mempunyai dampak ganda yang berakhirnya pada hancurnya kemandirian ekonomi nasional,” ujar Asmar Aryad. (MOH)